REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 630 hektare hutan dan lahan di Provinsi Riau terbakar hingga Jumat (23/2). Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Riau menjadi salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini terlihat dari titik panas di provinsi tersebut.
Dia mengatakan, provinsi ini bersama empat provinsi lainnya saat ini menetapkan siaga darurat karhutla. Empat provinsi yang dimaksud adalah Riau, Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Tengah (Kalteng) karena memiliki titik panas. "Di Riau tercatat 630 hektare hutan dan lahan yang terbakar. Itu (baru) yang tercatat karena banyak yang belum dihitung," ujar Sutopo, di sela-sela pemaparan longsor Brebes, di Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Ia menyebut kalau melihat terutama daerah-daerah yang dilewati garis khatulistiwa atau ekuator, maka wilayah-wilayah ini memang masuk musim penghujan periode pertama. Jadi, pada Februari sampai Maret mendatang maka daerah-daerah yang dilintasi garis khatulistiwa akan mengalami musim kemarau. Kemudian April, Mei, dan Juni musim penghujan. Setelah itu, kata dia, pada Juli sampai September akan memasuki kemarau yang lebih kering. "Itu jadi salah satu penyebab (karhutla)," katanya.
Dengan status siaga darurat ini, Sutopo menyebut ada kemudahan akses untuk BNPB memberi bantuan memadamkan api. Ini termasuk memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk peminjaman helikopter water bombing. Sutopo menjelaskan, BNPB masih tengah koordinasi karena masih menyewa dan tidak punya helikopter. "Jadi kami akan menyewa helikopter dengan kapasitas besar seperti MI17 dan sebagainya yang memiliki kemampuan mengangkut air 3.000 sampai 4.000 liter sekali terbang," katanya.
Ia menambahkan saat ini helikopter yang dioperasikan ada tiga. Dua helikopter milik Sinar Mas yaitu Super Puma dan satu helikopter milik tentara nasional Indonesia (TNI) untuk patroli. Beruntung dengan adanya penetapan siaga darurat ini maka BNPB memiliki kemudahan akses untuk memberikan bantuan termasuk memperoleh perizinan dari Kemenhub asal dokumennya lengkap.
Sutopo menyebut rata-rata pihaknya menerjunkan 25 hingga 30 unit helikopter kemudian dibagi ke daerah-daerah sesuai dengan ancamannya. "Kami bagi ada yang daerah dapat delapan unit helikopter, ada yang lima, dan ada yang tiga unit. Tegantung dari ancaman dan mobile," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika