REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia(MUI) menilai perkataan Sukmawati Soekarnoputri telah memenuhi unsur penodaan agama, karena menghina tentang adzan dan jilbab. Bahkan, Sukmawati secara sengaja melontarkan kalimat yang tidak sesuai dengan syariat Islam .
Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Anton-Tabah meyakini puisi yang dibacakan Sukmawati jelas memenuhi unsur kesengajaan,karena tidak mungkin sosok Sukmawati tidak mengetahui tentang syariat Islam.
"Hukum kan tidak memandang ketidaktahuan, saya pikir ada unsur kesengajaan, saya tidak yakin kalau diatidak tahu syariat karena di Indonesia cukup banyak informasi apalagi keluarga beliau kan sudah punya ustaz," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Rabu(4/4).
Menurutnya, banyak pihak yang telah melaporkan aksi Sukmawati mengingat permasalahan penistaan agama selalu membuatresah masyarakat Indonesia. Bahkan, tingkat keresahan masyarakat yangmenyinggung masalah agama ini sangat tinggi.
"Sudah banyak yang melaporkan, bahkan Anshor Jawa Timur juga ikut melaporkan. Penistaan agama derajat keresahannya tinggi,keresahaan umat, rakyat tinggi maka ada pasalnya juga cukup berat, ucapnya.
Untuk itu, ia meminta pihak kepolisian dapat segera memproses permasalahan ini. Apalagi hukuman bagi penista agama di Indonesia dinilai cukup lengkap dibanding negara tetangga lainnya.
"Kita serahkan kepada penegak hukum supaya ditangani secara sungguh-sungguh, karena di KUHP juga jelas dan ada surat edaran Mahkamah Agung khusus untuk menghukum kasus penistaan agama itu supaya lebih berat. Indonesia termasuk UU yang sangat lengkap terkait penistaan agama ini, yang akan di akomodir oleh beberapa negara karena masalah agama ini sangat serius, jelasnya.
Ia menegaskan, penegakan dan kepastian hukum itu harus ditegakan, tujuannya untuk memberikan efek jera supaya tidakmengulangi perbuatannya. Namun, jika hukumannya tidak setimpal unsur memberikanefek jera itu kurang efektif.
Surat edaran MA itu harus dibantuoleh hakim-hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat kasus-kasus penistaanagama, apalagi tokoh, tokoh itu harus menjadi panutan agar menjunjung tinggiajaran agama, ungkapnya.
"Ini bukan masalah dari Allah saja tapi dari UUD 1945, pancasila sendiri mengarahkan kesitu. UU 1945 jugamewajibkan WNI harus beragama dan mentaati ajaran agamanya itu sesuai kitabsucinya dan dasar negara kita itu apa? Ketuhanan yang maha esa bukan pancasila.Pancasila itu ideologi negara, dasar negara kita itu pasal 29 ayat 1 adalahketuhanan yang maha esa, ini harus dipegang teguh yang menjadi perekat bangsa,ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika