REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfadli mengatakan, Ujian Nasional (UN) tidak dilaksanakan secara benar. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya memonitor UN namun pelaksanaan dilakukan semua oleh Kemendikbud.
"BSNP ini seharusnya tugasnya tidak hanya memonitor UN saja. BNSP harus ikut terlibat aktif dalam penyelenggaraaan UN," kata Zulfadli dalam acara Talkshow Akhir Pekan Terhangat Polemik Sindo Trijaya Network, Sabtu, (5/10).
Seharusnya, kata Zulfadli, justru BNSP saja yang melaksanakan UN. Kalau UN dilaksanakan oleh lembaga mandiri, maka tidak perlu ada pelelangan percetakan. "Soal-soal UN ini merupakan dokumen negara yang seharusnya rahasia. Kalau soal-soal ini dilelang rawan kebocoran, ini harus disikapi pemerintah," kata Zulfadli.
Pemerintah, ujar Zulfadli, bersikukuh untuk mempertahankan UN. Walaupun UN hingga saat ini belum kredibel, salah satunya kompetensi guru masih di bawah rata-rata.
UN, kata Zulfadli, masih diperlukan. Namun dalam jangka pendek, pemerintah harus serius mengurangi dampak buruk UN, tata kelola dan manajemen UN harus diperbaiki.
"Soal lelang percetakan harus dikaji lagi. Jangan sampai distribusi soal-soal UN terganggu lagi seperti UN kemarin," ujar Zulfadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika