REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari menilai wajar pro dan kontra sejumlah pihak terkait usulan moratorium ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017.

"Waktu diusulkan UN, ada pro dan ada juga yang kontra, lalu sekarang ada rencana UN dihapuskan juga demikian," kata Ineu Purwadewi di Bandung, Rabu (7/12).

Politikus perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini meyakini Kemdikbud telah mempersiapkan solusi terbaik terkait rencana moratorium UN pada 2017. "Moratorium UN itu 'kan masih dalam kajian, dan saya berharap dicarikan solusi terbaik untuk sistem pendidikan jika UN jadi dihapuskan oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Ineu, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud harus menyiapkan semacam alat ukur untuk pengganti UN apabila moratoriumnya resmi diberlakukan. "Jadi sebaiknya disiapkan alat ukur lain bagi pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional pasca moratorium UN nanti akan seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan sementara ujian nasional (UN) pada 2017.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemdikbud, Jakarta.

Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika