Sabtu 12 Jan 2019 12:55 WIB

Gubernur Papua: Pemilu Legislatif 2019 Berpotensi Konflik

Sebab, sejumlah wilayah masih menggunakan sistem noken atau pemilihan yang diwakili.

Red: Ratna Puspita
Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada media di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (15/11).
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada media di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (15/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe memprediksi pelaksanaan pemilu legislatif 2019 di Bumi Cenderawasih berpotensi konflik. Sebab, sejumlah wilayah masih menggunakan sistem noken atau pemilihan yang diwakili oleh tokoh masyarakat.

"Sebab dalam pilkada pun sistem noken ini sering kali menjadi hal yang diperdebatkan bahkan sampai kepada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya di Jayapura, Sabtu (12/1).

Menurut Lukas, untuk kursi DPR RI, seluruh calon wakil rakyat yang ada di tanah ini akan memperebutkan 10 kursi dari daerah pemilihan (dapil) Papua. Jumlah tersebut diperebutkan oleh 16 partai politik. 

"Sehingga diprediksi jika terjadi konflik dapat mengakibatkan korban jiwa, pasalnya terlihat seperti itu," ujarnya.