REPUBLIKA.CO.ID, Miris, itulah pandangan Dwi Hariyadi terhadap lembaga legislatif, terutama di Kota Malang. Apalagi, seluruh wakil rakyat tersebut telah 'diborong' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ulahnya, beberapa waktu lalu.

Meski tidak sesuai harapan, keberadaan DPRD Kota Malang masih dianggap penting bagi rakyat kecil sepertinya. Tak ada keinginan lain, selain melibatkan diri ke dunia tersebut. Hal ini terutama berupaya membawa aspirasi rekan-rekan seprofesinya sebagai tukang sampah.

Menurut Dwi, Kota Malang sampai sekarang belum juga memberikan biaya insentif kepada golongannya. Berbeda jauh dengan guru ngaji maupun orang-orang yang berada di bawah naungan Linmas Satpol PP. Kerja keras yang dilakukan para tukang sampah nyatanya belum mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

Calon legislatif (Caleg) PKS Kota Malang 3, Dwi Hariyadi bekerja sebagai tukang sampah.

Dwi sendiri telah menasbihkan hidupnya sebagai tukang sampah selama 23 tahun. Lebih tepatnya ketika dirinya duduk di bangku kuliah semester tiga, jurusan pendidikan bahasa Inggris, IKIP Budi Utomo, Malang. Karena terbatas biaya, tanpa malu ia mencoba mengais rezeki tambahan di pekerjaan ini.