REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) dan kementerian luar negeri untuk mengungkap pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi di Papua dan Papua Barat. Dewan mendukung pembatasan warga asing masuk Papua. 

"DPR mendukung upaya pemerintah dan pihak penegak hukum dalam pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (3/9).

Dia meminta kementerian luar negeri berdiplomasi dalam memberikan informasi kepada negara lain atas pembatasan masuk sementara WNA ke Papua dan Papua Barat. Hal itu, lanjutnya, guna menghindari adanya WNA yang dideportasi oleh pemerintah Indonesia.

Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan kedamaian di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  "Ini mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut adanya keterlibatan jaringan internasional dalam kasus kerusuhan di Papua beberapa hari terakhir ini. Kelompok-kelompok itu melakukan propaganda dengan menyebar kabar bohong dan provokasi.

Saat ini, Polri menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak intelijen untuk mengusut keterlibatan kelompok internasional ini. Seiring itu, upaya pemulihan situasi juga dilakukan petugas Polri di Papua dan Papua Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika