REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka kemungkinan melarang masyarakat mudik atau pulang ke kampung halaman pada Idul Fitri 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan telah menyiapkan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendukung skenario kebijakan larangan mudik tahun ini.
"Kemenhub berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya, melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Rabu (25/3).
Pelarangan mudik sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluas. Jodi mengatakan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara, TNI akan menjaga sejumlah objek vital, seperti pintu tol, dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020.
Meskipun begitu, Jodi menegaskan, semua rencana tersebut belum ada keputusan final karena menunggu kondisi penyebaran virus corona atau Covid-19. "Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk menghadapi puasa dan hari raya Idul Fitri," ujar Jodi.
Jodi mengatakan, saat ini terdapat tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Skenario pertama, yakni mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Dan, ketiga, adalah pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," kata Jodi.
Dia menambahkan, salah satu yang juga dibahas adalah mengenai kuota penumpang pesawat. "Dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen," ujar Jodi.
Mengenai pembahasan pengurangan kuota penumpang pesawat dan memaksimalkan logistik tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, mengaku belum bisa mengungkapkan teknis yang akan dilakukan, khususnya koordinasi dengan para maskapai penerbangan.
"Besok (hari ini) siang baru dibahas. Saya belum dapat arahannya (mengenai pengurangan kuota penumpang pesawat dan memaksimalkan logistik)," kata Novie kepada Republika.co.id.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk saat ini sudah merancang persiapan untuk berbagai skenario terkait mudik Lebaran 2020. "Kami mendalami beberapa skenario terkait penanganan arus lalu lintas mudik," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru.
Dia menjelaskan, pembahasan mengenai skenario tersebut dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pada dasarnya, kata Heru, Jasa Marga siap melaksanakan arahan dari pemerintah mengenai kebijakan mudik Lebaran 2020.
"Kami juga menerima dan mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik dan tidak piknik saat musim Lebaran 2020 untuk menekan penyebaran Covid-19," ujar Heru.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga mengimbau kepada warganya yang tinggal atau bekerja di Jakarta untuk saat ini tidak mudik dahulu. Menurut dia, hal ini harus dilakukan untuk mencegah eskalasi penyebaran Covid-19.
Ridwan Kamil menilai, wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu episentrum atau pusat dari virus corona. Oleh karena itu, semua pergerakan warga yang ada di sana harus diwaspadai dan diantisipasi.
"Saya imbau semua warga yang tinggal bekerja di Jakarta untuk tidak mudik karena sumber pandemi di Indonesia mayoritas ada di Jakarta," kata Ridwan Kamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika