REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) tahun 2021. Menurut P2G, pelaksanaan yang tetap dilakukan Maret 2021 terkesan terburu-buru.

"P2G menilai, kebijakan Kemendikbud melaksanakan AN yang dijadwalkan Maret 2021 dirasa sangat tidak bijak, terkesan tergesa-gesa, dan tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," kata Koordinator P2G Satriwan Salim, Selasa (20/10).

Saat ini, AN memang sudah menjadi kebijakan resmi Kemendikbud. Namun, menurut Satriwan, di kalangan guru, siswa dan orang tua masih banyak yang belum memahami format dan esensi dari asesmen tersebut.

Bahkan, lanjut dia, masih ada guru dan orang tua yang menganggap AN sama dengan Ujian Nasional (UN). "Ada persoalan kendala sosialisasi oleh Kemendikbud yang jauh dari kata maksimal dalam konteks ini," kata dia lagi.

Saat ini sudah memasuki pertengahan Oktober 2020. Jika AN dijadwalkan Maret 2021, ia menilai persiapannya akan sangat singkat. Apalagi kebanyakan siswa saat ini tidak dalam kondisi pembelajaran yang maksimal akibat PJJ.

P2G memandang, persoalan PJJ yang sudah berjalan delapan bulan ini masih relatif sama. Belum ada perbaikan signifikan bantuan solusi khususnya PJJ luring, kecuali tayangan TVRI dan siaran di RRI.

Persoalan siswa dan guru tak memiliki gawai dan sulit sinyal internet masih kerap muncul. Selain itu, akses ke rumah siswa oleh guru kunjung juga masih menjadi persoalan PJJ luring yang harus segera diatasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika