REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR  -- Majelis Presiden Pakatan Harapan meminta Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berunding dengan pihak oposisi berkenaan RAPBN 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Raja Malaysia Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak oposisi yakni Dato Sri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Keadilan Rakyat (Keadilan), Hj Mohamad Sabu, Presiden Partai Amanah Negara (Amanah) dan Lim Guan Eng, Partai Tindakan Demokratik (DAP).

"Majelis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Majelis Raja-Raja atas penolakan berprinsip terhadap permohonan Perdana Menteri untuk menyatakan kondisi negara darurat," katanya.

Pernyataan Majelis Raja-Raja 25 Oktober menjelaskan pertimbangan yang telah diambil oleh Raja-Raja Melayu dalam isu yang serius ini. Mereka berpendapat Raja  sadar tentang hak serta peranan seperti yang termaktub di dalam Pasal 150 Undang-Undang Persekutuan dalam mengimbangi berbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi semua unsur penyalahgunaan kuasa.

Dalam pernyataan pada 28 Oktober Yang Di-Pertuan Agong telah menasehatkan semua anggota parlemen untuk memberi dukungan kepada RAPBN 2021 demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara yang cukup terdampak akibat pandemik Covid-19. "RAPBN 2021 perlu memberi fokus kepada keperluan petugas barisan depan (frontlines) yang menjadi benteng rakyat Malaysia dari wabah COVID-19," katanya.

Berjuta-juta rakyat Malaysia yang berada pada atau di bawah paras kemiskinan, ujar mereka, sangat mengharapkan bantuan melalui RAPBN 2021 ini. "Golongan yang tidak harus ketinggalan juga adalah yang mengharapkan moratorium pinjaman dilanjutkan," katanya.

Atas sebab-sebab ini Majelis Presiden Pakatan Harapan setuju dengan Yang di-Pertuan Agong bahwa amat penting dan serius agar RAPBN 2021 dirundingkan dengan oposisi sebelum disampaikan di parlemen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika