REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat yang akan digelar awal November 2020 mendatang. Menurutnya hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tidak ditentukan dari mana presidennya berasal, baik Joe Biden dari Partai Demokrat ataupun Donald Trump, kandidat Partai Republik.
SBY mengutip pernyataan kawannya yang menganggap bahwa bagi Indonesia Trump lah yang terbaik. Alasannya, Trump dinilai tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Trump juga dianggap tidak meributkan soal HAM, demokrasi dan juga perubahan iklim. Alasan lain pihak yang menjagokan Trump mengatakan bahwa jika Trump menang maka hubungan ekonomi dan bisnis akan lebih hidup.
Pandangan lain, lanjut SBY, Biden merupakan presiden yang paling tepat bagi Indonesia. Pihak yang menjagokan Biden mengaku tidak suka dengan kepribadian dan gaya Trump dan terkenal sangat egois dan ultra-nasionalistik. "Saya tidak setuju kalau hanya Trump yang akan membuat Indonesia beruntung dari segi hubungan bilateral. Sesuai dengan pengalaman saya bekerja sama dengan Presiden Bush dan Presiden Obama di waktu lalu, kepentingan nasional Indonesia tetap dapat kita capai dan perjuangkan siapa pun yang menjadi presiden Amerika. Karenanya, sejalan dengan apa yang saya ketahui dan alami itu, kita akan punya peluang yang sama apakah Amerika dipimpin oleh Trump ataupun Biden," kata SBY dalam pernyataannya yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya, Jumat (30/10).
SBY pun menceritakan kembali pengalamannya ketika memimpin Indonesia selama dua periode. Ia mengaku pernah bekerja sama dengan Presiden George W Bush yang berasal dari Partai Republik dan Barack Obama dari Partai Demokrat. "Tidak benar misalnya ketika Bush yang memimpin, Amerika tak lagi peduli dengan demokrasi, HAM, rule of law dan lingkungan, dan seolah hanya membicarakan urusan kerja sama ekonomi dan bisnis semata," ujarnya
Sebaliknya pula dengan Obama. SBY menilai tidak benar kalau Obama tak tertarik dengan hubungan ekonomi, investasi dan bisnis dengan negeri kita dan hanya tertarik pada urusan demokrasi, HAM dan lingkungan. "Saya harus mengatakan bahwa siapa pun presidennya, agenda kerja sama bilateral Indonesia-Amerika Serikat itu tetap luas dan mencakup sektor-sektor penting bagi kedua negara. Misalnya, kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, pertahanan dan keamanan, serta kerja sama bilateral di forum internasional," jelasnya.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tak menampik bahwa benar ada sejumlah anggota kongres Amerika, termasuk para senatornya, yang sering memiliki perhatian khusus terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Misalnya, urusan terorisme, HAM, lingkungan, kerja sama militer, investasi bisnis tertentu, masalah Papua, dan juga hubungan Indonesia-China. Ia menganggap inilah yang mungkin dirasakan terkadang berlebihan.
"Hal begini memang terjadi, terlepas siapa yang menjadi presiden Amerika, apakah dari Partai Republik ataupun dari Partai Demokrat. Saya berpendapat, ini adalah bagian dari isu dan dinamika hubungan bilateral. Hal ini menjadi tugas pemerintah dan parlemen di kedua belah pihak untuk mengelolanya, termasuk para diplomat," tuturnya.
SBY mengatakan, menurut pengalamannya, isu seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia meyakini hal tersebut dapat dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia. "Tak perlu kita merasa ditekan atau disudutkan. Tentu, tak perlu pula kita takut atau gentar. Kita mesti punya sikap dan posisi yang kuat, sesuai dengan kepentingan nasional kita. Kepentingan Indonesia di atas segalanya, tanpa mengabaikan pentingnya kerja sama bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan," ucapnya.
SBY menambahkan, siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden Amerika Serikat mendatang, maka Indonesia harus siap. Indonesia, atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, harus tetap bisa menjaga dan meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan Amerika di masa depan.
"Di abad 21 ini, tak ada negara yang boleh bersikap menguasai dan hegemonik terhadap negara lain. Kesetaraan dan kemitraan menjadi norma dan semangat baru dalam hubungan antar bangsa," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika