Price menyatakan, pejabat AS juga melakukan peninjauan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar dan perusahaan yang terkait dengan mereka. Langkah itu sesuai dengan ancaman Presiden Joe Biden yang akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang menahan para pemimpin terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) pagi.

Washington belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan. Namun, pejabat AS mengatakan, atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, berusaha menelepon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi dia tidak dapat terhubung. Pejabat AS pun mencoba untuk bekerja dengan sekutu Eropa dan Asia yang memiliki kontak dengan militer Myanmar, tetapi tidak membuat banyak kemajuan.

Hukum AS menyatakan kudeta akan secara otomatis membatasi bantuan. Kudeta tersebut pun merupakan pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya untuk membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan China.