REPUBLIKA.CO.ID, TELUKCARBIS -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengungkapkan, beberapa negara menggunakan vaksin sebagai alat diplomatik untuk memperkuat pengaruh. Ia menyatakan Inggris tidak mendukung apa yang disebut 'diplomasi vaksin'.
Raab menganggap China dan Rusia dapat menggunakan vaksin sebagai imbalan atas pengaruh di beberapa bagian dunia. Ia merasa hal itu tak dapat diragukan lagi.
"Kami tidak mendukung diplomasi vaksin, apalagi pemerasan. Kami berpikir bahwa kami memiliki kewajiban moral, tetapi juga kepentingan pribadi yang kuat untuk membuat dunia divaksinasi," kata Raab, berbicara di sela-sela KTT G7 di Cornwall, Inggris dilansir dari Arabnews pada Sabtu (12/6).
Raab mengatakan, Inggris bertanggung jawab untuk mempromosikan vaksin yang telah disetujui WHO untuk didistribusikan. Ia menekankan suplai vaksin di dunia merupakan kerja sama antar negara.
"Tapi ini usaha tim. Dan kami ingin negara-negara seperti China dan Rusia bersatu untuk mengatasi masalah pandemi, tetapi juga perubahan iklim, dan juga menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional," ujar Raab.
China saat ini memiliki dua vaksin Covid-19 yang disetujui WHO. Sementara vaksin yang dikembangkan Rusia sedang menunggu persetujuan. Rusia mengatakan pekan lalu bahwa mereka mengharapkan persetujuan itu dalam beberapa bulan ke depan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengharapkan negara G7 setuju untuk menyumbangkan 1 miliar dosis vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin pada akhir tahun depan. Amerika Serikat telah berjanji untuk menyumbangkan 500 juta dosis tanpa pamrih.
Raab mengatakan kontribusi Inggris juga akan datang tanpa pamrih, dengan setidaknya 80 persen didistribusikan oleh inisiatif vaksin internasional COVAX. "Sisanya akan diberikan kepada negara-negara dekat strategis di mana kami memiliki hubungan tertentu, dan tidak, kami tidak menuntut persyaratan," ucap Raab.
Raab juga mengatakan akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Namun ia tak memberikan tanggal spesifik untuk pertemuan itu. Dia juta menolak berkomentar tentang masalah yang akan dia angkat pada pertemuan itu.
Namun demikian Raab mengkritik Rusia sebagai pendukung utama serangan siber. Ia menyerukan G7 untuk mengambil sikap bersatu melawan semua insiden semacam itu, baik yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara.
"Kegiatan ini bertentangan dengan hukum internasional, banyak di antaranya, dan sangat merusak, beberapa dilakukan untuk murni pencurian, atau untuk keuntungan, yang lain dilakukan hanya untuk membuat malapetaka," sebut Raab.
"Kita harus jelas sebagai komunitas internasional bahwa serangan siber di rumah sakit, di sekolah, di infrastruktur nasional itu salah. Itu tidak bisa dibenarkan, itu di luar batas," tegas Raab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika