Undang-undang itu terus diperbaharui walaupun pemberontakan mereda pada 2005 dan jumlah serangan merosot. Israel mengizinkan lebih dari 100 ribu warga Palestina dari Tepi Barat untuk bekerja setiap harinya.
"Undang-undang ini diloloskan di tengah intifada dan kini masa yang sangat berbeda," kata pakar hukum Israel Democracy Institute Yuval Shany.
Shany mengatakan tidak hanya serangan semakin jarang tapi teknologi Israel juga semakin canggih dalam memantau pergerakan warga Palestina yang masuk. "Saya pikir argumen keamanan tidak terlalu kuat pada saat ini," tambahnya.
Karena itu, sangat sedikit bila ada warga Arab yang dapat membawa pasangan mereka dari Tepi Barat dan Gaza ke Israel. Kebijakan itu berdampak pada ribuan keluarga.
Suami yang berusia di atas 35 tahun dari istri di atas 25 tahun serta sejumlah kasus kemanusiaan, dapat mengajukan pengecualian dengan meminta izin wisata yang dapat diperbaharui secara rutin. Tapi pemilik izin tersebut tidak bisa mendapatkan SIM, asuransi kesehatan publik, dan sulit mendapat pekerjaan.
