Pencabutan Syarat PCR & Tugas Berat Menko PMK di Akhir Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dian Fath Risalah, Mimi Kartika, Puti Almas

Prediksi bakal terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19 pascalibur akhir tahun atau Natal dan Tahun Baru, membayangi Indonesia. Presiden Joko Widodo tak mau hal itu terjadi dan memberikan tugas berat pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effedy untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid saat Natal dan Tahun Baru.

Baca Juga

"Bapak Presiden sudah memberikan arahan nanti Pak Menko PMK yang akan menjadi koordinator untuk memastikan di Nataru (Natal-Tahun Baru) tahun ini dan awal tahun mendatang tak akan terjadi lonjakan kasus konfirmasi (Covid-19)," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menko PMK Muhadjir Effendy yang mendapat tugas dari Presiden mengatakan, periode Nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal-hal terutama menyangkut pembaruan aturan-aturan sangat diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Beberapa aturan tersebut di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya. Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan 3T (tracing, tracking, treatment)," katanya.

Menurut Muhadjir, kondisi saat ini secara agregat nasional mengalami penurunan angka penularan Covid-19. Namun demikian, meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.

"Prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan. Deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM juga harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan," jelasnya.

Terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah memperpanjang PPKM hingga tanggal 15 November. Terkait hal itu, juga dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) baru bernomor 57 Tahun 2021. Dalam Inmendagri memuat aturan kegiatan masyarakat mulai dari pusat perbelanjaan, sekolah, perkantoran hingga tempat ibadah bagi daerah-daerah yang menerapkan PPKM level 3, level 2 dan level 1 Covid-19.