Terkait efisiensi dan efektivitas parpol jika ambang batas parlemen naik, ia menilai persoalannya bukan hanya menyederhanakan parpol saja. Ia mengingatkan bahwa Indonesia punya keanekaragaman, multikultural, hingga kekuatan politik yang sangat beragam. Bahkan, dia melanjutkan, keterwakilan saat ini sudah sangat cukup. 

Oleh karena itu, dia melanjutkan, ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili daerah di parlemen. Namun, jika wacana menaikkan ambang batas parlemen masih kuat, pihaknya menduga bisa jadi ada agenda kelompok tertentu saja yang akan diuntungkan. 

Sementara pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mengatakan jika tujuannya untuk mengurangi jumlah parpol, maka parliamentary threshold harus dinaikkan.

Sebab, ia menyoroti parliamentary threshold yang diterapkan saat ini membuat parpol yang mendapatkan suara 25 kursi saja bisa berada di Senayan dan menjadi wakil rakyat. Artinya, ia menambahkan, efek positif kalau parliamentary threshold dinaikkan adalah calon yang nantinya duduk di parlemen tidak asal mendapatkan suara saja. Selain itu parpol harus mendapatkan suara yang cukup besar mewakili pemilih. 

"Prinsipnya ambang batas parlemen itu harus dinaikkan karena untuk mengurangi jumlah partai. Selain itu untuk mempersulit partai duduk di Senayan," katanya, kepada Republika.co.id, Selasa (2/11).

Sebagai pengamat politik, dirinya mengaku telah mengusulkan parliamentary threshold jadi 5 persen. Menurutnya meski parliamentary threshold sudah bertambah, yang semula 3,5 persen menjadi 4 persen namun itu dinilai masih kurang. Terkait parliamentary threshold ideal, ia meminta pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) studi banding ke negara-negara lain.  Karena faktanya banyak negara yang telah menetapkan parliamentary threshold 7 hingga 10 persen.