Menanggapi seruan Presiden Jokowi yang melarang kepolisian kunjungi Ormas-ormas pembuat keributan,  Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri, Irjen Dedi Prasetyo, memastikan para kepala satuan wilayah (kasatwil), yakni kapolda dan kapolres, bekerja secara profesional dan proposional di lapangan. 

"Intinya agar jangan ragu-ragu melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proposional," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/12). 

Jajaran Polri mulai dari tingkat pusat hingga wilayah diminta untuk menjaga muruah organisasi. Jajaran Polri juga diminta tidak segan untuk menegakkan hukum secara profesional dan proposional.

"Polri tetap harus menjaga marwah organisasi dan tidak segan-segan untuk melaksanakan penegakan hukum," kata Dedi.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan, pihaknya tidak pernah sowan ke organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.

"Jadi imbauan presiden kami apresiasi dan kami siap laksanakan. Kami sudah laksanakan jauh-jauh hari sebelumnya sesuai perintah Kapolda," tegas Zulpan saat dihubungi Jumat (3/12). 

Bahkan, kata Zulpan, Kapolda menegaskan tidak ada perlakuan khusus dan setiap ormas yang terlibat hukum akan ditindak. Sebagai contoh tindakan tegas itu sudah diperlihatkan saat Ormas Pemuda Pancasila (PP) melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen yang berakhir dengan kericuhan. Akibatnya, beberapa anggota Ormas yang salahi aturan dan undang-undang tetap diproses secara hukum. 

"Lihat kemarin PP, kan? Tanpa pandang bulu kita lakukan penegakan hukum. Berapa orang jadi tersangka. Kasusnya lanjut tidak ada masalah bagi Polda Metro Jaya," katanya.