Di samping itu, menurut Satryo, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia. Dengan begitu, kebijakannya akan mengena dan sesuai dengan masyarakat.

Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan, Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata.

"Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama," katanya.

Di Australia, menurut Taylor, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerja sama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membaginya berdasarkan karakter geografi.

"Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik," katanya.