“Kita perlu melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika kita tidak bisa melarang senjata serbu, maka kita harus menaikkan usia untuk membelinya dari 18 (tahun) menjadi 21 (tahun),” kata Presiden AS Joe Biden dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis (2/6/2022) malam, dikutip the Guardian.
Biden menjelaskan, pada 1994, AS sebenarnya telah mengesahkan undang-undang (UU) pelarangan senjata serbu yang memperoleh dukungan bipartisan di Kongres. Sembilan kategori senjata semi-otomatis termasuk dalam larangan, seperti AK-47 dan AR-15.
Menurut Biden, selama UU itu berlaku, kasus penembakan massal di AS menurun. Namun dia menyayangkan, Partai Republik kemudian membiarkan UU tersebut berakhir pada 2004.
“Setelah Partai Republik membiarkan undang-undang itu berakhir pada 2004 dan senjata-senjata diizinkan untuk dijual lagi, penembakan massal meningkat tiga kali lipat. Itulah fakta-faktanya,” katanya.
Dalam situasi saat ini, Biden mendesak agar pemeriksaan latar belakang individu yang ingin memiliki senjata diperluas. Hal itu agar senjata-senjata tak jatuh ke tangan orang yang keliru, seperti penjahat, buronan, dan orang-orang di bawah perintah penahanan.
"Ada terlalu banyak sekolah lain, terlalu banyak tempat hari lain yang telah menjadi ladang pembantaian, medan perang, di sini, di Amerika,” ujarnya.
Biden menegaskan, saat ini saatnya Senat AS mengambil tindakan. Biden pun mendesak 10 senator Partai Republik turut serta dalam upaya pengetatan kepemilikan senjata api.
“Fakta bahwa mayoritas Senat Republik tidak ingin proposal ini diperdebatkan atau diajukan untuk pemungutan suara, menurut saya tidak masuk akal. Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi,” kata Biden.
Komite House of Representative AS saat ini sedang mengerjakan rancangan undang-undang yang memperketat undang-undang senjata api. Meskipun, kecil kemungkinan legislasi itu akan diloloskan oleh Senat.
Sebagian besar pemilih AS baik dari Partai Republik maupun Demokrat sebenarnya mendukung undang-undang senjata api yang lebih ketat. Tetapi, politisi Partai Republik di Kongres dan sejumlah politisi Demokrat selalu menghalangi langkah pengetatan kepemilikan senjata api selama bertahun-tahun.
Seusai kasus penembakan massal di Texas, Biden menyerang kelompok lobi pro-senjata api yang mendukung para politisi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Sementara, Senat terpecah menjadi dua kelompok, 50 anggota Demokrat dan 50 Partai Republik.
Perlu 60 suara untuk mengatasi manuver politik yang dikenal sebagai filibuster, yang artinya sebuah undang-undang perlu dukungan bipartisan atau dari kedua belah pihak.
"Satu-satunya ruang di Amerika di mana anda tidak bisa menemukan dukungan 60 persen lebih banyak pada pemeriksaan latar belakang universal adalah di ruang Senat AS," kata wakil presiden kelompok anti-kekerasan senjata api, Christian Heyne.
