REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Ribuan buruh minyak dan gas melakukan aksi demontrasi mendesak kenaikan Upah Minimum Sub Sektor Migas di atas 10 persen pada tahun ini. Massa sejak pagi melakukan aksi demo di kantor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan kemudian berjalan kaki ke kantor gubernur yang berjarak sekitar 10 kilometer. Aksi ini sempat membuat jalanan di Pekanbaru macet.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Patar Sitanggang mengatakan setiap tahunnya kenaikan upah hanya berkisar 8 hingga 7 persen. Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup di Riau.

"Pihak Disnaker, APINDO dan beberapa serikat pekerja yang sudah terpengaruh telah menyetujui kenaikan sebesar Rp102.500 pada tahun ini. Padahal di Bontang yang biaya hidupnya lebih rendah dari Pekanbaru upah sektor ini disepakati Rp2,18 juta," jelasnya.

Saat ini upah buruh migas di Riau hanya Rp1,289 juta. Dengan adanya kenaikan, maka upah buruh migas hanya berkisar Rp1,5 juta. "Ini tentu saja tidak cocok dengan beban kerja yang dihadapi setiap harinya," tukas dia.

Apalagi, imbuhnya, sejak awal tahun upah buruh migas belum mengalami kenaikan. Padahal seharusnya upah baru tersebut sudah diberlakukan.

"Ditambah lagi pada bulan April ini, subkontraktor di PT CPI habis masa kontraknya. Dengan demikian, kami kemungkinan tidak akan menerima kenaikan upah pada tahun ini," keluhnya.

Untuk itu ia meminta pada Gubernur Riau, HM Rusli Zainal untuk arif dalam menyikapi hal tersebut dan lebih memperhatikan buruh migas di Riau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika