REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Jawa Timur, Susilo menilai, persoalan perburuhan yang paling mendesak untuk dicarikan solusi adalah persoalan outsourcing. Ia mengibaratkan sistem kontrak tersebut seperti kanker stadium tiga.

Dikatakannya, secara logika dan hukum, pihaknya pasti menolak kalau disodori menggunakan sistem tersebut. Namun, karena tidak memiliki daya tawar dan berada dalam posisi lemah, maka penandatanganan persetujuan menggunakan sistem kontrak antara pekerja dan pengusaha terus terjadi.

Susilo menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pekerja kontrak memang menjadi kabar gembira bagi buruh dan pekerja. Sayang, dalam praktiknya sangat sulit diterapkan secara konsekuen oleh pengusaha. Disebutkannya, hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengawasan yang lemah oleh pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Susilo mengklaim, hampir semua buruh dan pekerja di Jatim mengalami dilema sebab tidak bisa menolak sistem outsource. Kenyataan itu tentu saja miris. Sebab, para buruh di Bekasi dan sekitarnya bisa memperjuangkan pendapatan yang layak. Sayangnya, semangat perjuangan itu tidak menular ke Jatim.

Susilo menuding, kurangnya personel dan kapasitas pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim sebagai biang keladinya. Seba, dari jumlah idealnya tiga ribu pengawas yang bertugas memelototi kepatuhan perusahaan dalam menjalankan sistem kontrak, pemda hanya memiliki 300 pengawas.

“Akibatnya banyak perusahaan melanggar terkait upah yang dibayarkan kepada pekerjanya. Ini terus terjadi dan tak ada tindakan dari pemerintah,” jelasnya dalam audiensi pimpinan DPW PKS Jawa Timur dengan perwakilan puluhan serikat buruh di Empire Palace, Sabtu (10/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika