REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto mengungkapkan Tiongkok sedang berupaya menancapkan pengaruhnya di Indonesia lewat media massa. Langkah itu diambil dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan.
Johanes mencontohkan dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok berusaha menjangkau masyarakat Indonesia dalam Bahasa Indonesia. Hal itu disampaikannya diskusi yang bertajuk 'Soft Power China Melalui Media di Indonesia'.
"Secara umum strategi media massa China dapat dibedakan menjadi dua strategi yang saling berkaitan. Pertama, media massa China berupaya hadir di Indonesia dengan cara menggandeng media arus utama di tanah air. Kedua, China berupaya menjangkau masyarakat Indonesia melalui media sosial," kata Johanes dalam keterangan pers pada Senin (19/9/2022).
Johanes menyebut kerjasama antara media asal Tiongkok dengan media di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. "Kerja sama stasiun TV asal China dan Indonesia dapat ditelusuri kembali setidaknya hingga 2007," ujar Johanes.
Tak hanya televisi, perusahaan radio dari China turut pro aktif melakukan kerjasama dengan perusahaan radio di Indonesia. Johanes mengungkapkan China Radio International (CRI) telah bekerjasama dengan beberapa media nasional, diantaranya Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Tempo, Jawa Pos, dan Radio Elshinta. "Selain bekerja sama untuk menyiarkan program mereka pada platform radio, CRI juga mengelola sebuah laman dalam Bahasa Indonesia," ujar akademisi dari Universitas Pelita Harapan itu.
Johanes mengamati ada maksud tertentu di balik penetrasi media asal China ke Tanah Air. "Hadirnya media Tiongkok di Indonesia jadi upaya menyediakan alternatif bagi berita tentang negeri tersebut yang disuguhkan Reuters atau Kantor Berita Perancis AFP," ucap Johanes.
Oleh karena itu, Johanes mengajak masyarakat Indonesia terus memasang sikap kritis saat mengonsumsi berita atau konten hiburan dari Tiongkok yang berasal dari media masa dalam negeri atau luar negeri. "Perlu upaya menyeimbangkan informasi asal negara tersebut dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang bebas dari pengawasan pemerintah RRC," tutur Johanes.
