REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan urgensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang ikut serta dalam rombongan tim penyidik ke Papua untuk memeriksa Lukas Enembe terkait kasus dugaan korupsi. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kedatangan Firli ke kediaman Gubernur Papua itu justru menjadi semacam lelucon.
"Hingga saat ini kami benar-benar tidak memahami apa urgensi seorang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri datang menghadiri langsung pemeriksaan Lukas Enembe di kediamannya," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/11/2022).
Kurnia mengatakan, pemeriksaan terhadap Lukas cukup dihadiri oleh penyidik KPK dan perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Sebab, dia mengingatkan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KPK baru, tidak lagi menyebut status Pimpinan KPK sebagai penyidik sebagaimana dalam UU sebelumnya.
Selain itu, lanjut dia, Firli juga bukan dokter yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesehatan seseorang. "Jadi, kehadiran dirinya (Firli) di kediaman Lukas, terlebih sampai berjabat tangan semacam itu lebih semacam lelucon yang mengundang tawa di mata masyarakat," jelas Kurnia.
Sebelumnya, tim penyidik KPK bersama tim dokter dari IDI mendatangi kediaman Lukas di Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022). Tujuan kedatangan tim tersebut untuk meminta keterangannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bumi Cenderawasih, sekaligus memeriksa kondisi kesehatan Lukas. Diketahui, Firli ikut serta dalam rombongan tersebut.
Firli mengatakan, hasil pemeriksaan Lukas Enembe akan menjadi rujukan bagi KPK untuk mengambil langkah berikutnya. “Langkah selanjutnya tentu kita akan melihat kembali hasil pemeriksaan kita, baik itu dari tim penyidik, termasuk juga dari tim kedokteran yang kita bawa tadi," kata Firli di Papua, Kamis.
Firli memastikan bahwa KPK akan terus mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas. Namun, dia menyebut, kondisi kesehatan tersangka bakal tetap menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum.
"Tapi yang paling penting adalah kita tetap memprioritaskan penegakan hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan tersangka,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika