REPUBLIKA.CO.ID,BADUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan Bidang Perencanaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diraih berkat upaya Kemendagri dalam melakukan percepatan capaian target Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN kepada pemerintah daerah (Pemda). Prestasi ini diperoleh atas upaya Kemendagri melakukan percepatan dalam mengimplementasikan inpres tersebut.
Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemendagri Aang Witarsa Rofik yang mewakili Kemendagri pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2023 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Kabupaten Badung, Bali, Senin (26/6/2023).
Selain Kemendagri, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya turut mendapatkan penghargaan. Mereka di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (GANNAS ANNAR MUI), KSU Gayo Coffee Mountain Leuser, dan Lembaga Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (Marindo).
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose mengatakan, peringatan HANI 2023 menjadi titik balik momentum keprihatinan dunia terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang trennya cenderung meningkat. Menurutnya, jumlah penyalahgunaan narkotika di dunia umumnya didominasi oleh generasi muda usia produktif.
Kalangan tersebut seringkali mendapatkan stigma buruk dan diskriminasi. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya permasalahan kesehatan dan sosial yang sulit dipulihkan. Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan hanya 20 persen penyalahguna narkotika tersebut yang mendapatkan layanan rehabilitasi.
“Hal ini tentu menjadi keprihatinan dunia dan perlu mendapatkan perhatian serius dari kita bersama. Kita harus mengedepankan upaya pencegahan dan menghilangkan stigma buruk dan diskriminasi,” ujar Golose pada acara bertajuk “People First: Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention” tersebut.
Dia mengimbuhkan, BNN RI sebagai leading institution penanggulangan permasalahan narkotika memiliki sejumlah pendekatan dengan menerapkan strategi komprehensif. Strategi itu yakni soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Selain itu, BNN RI juga terus mendorong upaya pencegahan untuk meningkatkan daya tangkal dan ketahanan diri masyarakat dengan bahaya narkotika. Upaya tersebut dilakukan dengan ikut serta menyebarluaskan informasi, edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Di samping itu pendekatan ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, dan aksesibilitas pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dari kecanduan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika