REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Pemerintah Singapura dan Malaysia telah menghadiri pertemuan The 46th Tripartie Technical Experts Group (TTEG) yang diselenggarakan oleh Malacca Straits Council (MSC) selama 2 (dua) hari 2 - 3 Agustus di Singapura. Pertemuan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka atau Straits of Malacca and Singapore (SOMS).
Pertemuan selama dua hari ini membahas beberapa agenda penting, termasuk pertukaran informasi mengenai kemajuan mekanisme kerja sama dan pelaporan perkembangannya.
Direktur Kenavigasian Capt Budi Mantoro selaku delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut menyampaikan, Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memfinalisasi beberapa inisiatif baru terkait pengembangan SOP keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami memberikan beberapa masukan penting dalam finalisasi Proyek 14 yang merupakan inisiasi baru tentang Pengembangan SOP untuk Aids to Navigation Virtual di SOMS dan Proyek 15 tentang Pengembangan SOP untuk mengatasi insiden kontainer jatuh di SOMS," kata dia, Jumat (4/8/2023).
Pihaknya juga telah membahas rencana revisi sistem rute kapal dan sistem pelaporan kapal, serta membahas lebih lanjut Proyek 13 yang diinisiasi oleh MSC dalam perpanjangan TTEG atau Bagian Dua Pertemuan ke-46 TTEG pada Januari/Februari 2024.
Budi menjelaskan, selama ini, Selat Malaka atau SOMS berfungsi sebagai salah satu jalur pelayaran yang paling strategis dan penting di dunia. Volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, dan karakteristik geografisnya telah menjadi tantangan yang tiada henti bagi tiga negara pesisir untuk memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat tersebut.
"Mengakui hal tersebut, kami sangat menghargai apa yang disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 1977, yang mengarah pada pembentukan TTEG. Selama hampir lima dekade, tiga negara pesisir telah menjaga kemitraan yang sangat baik dalam hal-hal yang menyangkut Selat ini, dan TTEG telah terbukti menjadi platform yang efektif untuk mengimplementasikan langkah-langkah koordinasi guna menjaga keselamatan, kebersihan, dan keamanan pelayaran di selat tersebut," ungkapnya.
Dalam pertemuan ini juga dibahas terkait inisiatif rencana untuk mengubah Sistem Pelaporan Kapal Wajib yang ada dan juga Sistem Rute Kapal di SOMS, serta menjajaki peningkatan pelayanan pemanduan di SOMS guna meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di SOMS.
SOMS berfungsi sebagai salah satu jalur pelayaran yang paling strategis dan penting di dunia. Volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, dan karakteristik geografisnya telah menjadi tantangan yang tiada henti bagi tiga Negara Pantai untuk memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat tersebut.
Budi menambahkan, komitmen yang dicapai dalam pertemuan ini tidak hanya ditujukan untuk tiga negara pantai, melainkan juga Organisasi Internasional, Negara Pengguna, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa menjaga SOMS adalah tanggung jawab internasional dan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab negara pesisir saja, seperti yang ditetapkan oleh Pasal 43 UNCLOS," tambah Capt. Budi.
Turut serta sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan, Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian, Atase Perhubungan di Malaysia, Atase Perhubungan di Singapura serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Pelindo Jasa Maritim..
