Republika.co.id sempat menanyakan isu tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS kepada Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah. Namun dia tak memberi jawaban pasti. “Akan disampaikan pada waktunya,” ujarnya pada 1 Agustus 2023 lalu ketika ditanya tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Jawaban Teuku mengisyaratkan bahwa sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS. Namun Teuku menambahkan, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya sebagai jubir Kemlu RI. “Artinya pihak yang berkompetensi yang bisa menjawab hal yang ditanyakan bukan saya. Di sisi lain, untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui,” ucapnya.

Ketika ditanya siapa yang berkompetensi menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, Teuku menyarankan untuk mencoba mengontak Kemterian Koordinator Bidang Perekonomian.

BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait. BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan AS, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.

Menurut data IMF, pada 2022 lalu, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS. Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.