REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sempat menduga adanya tindakan berbohong yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman setelah menelusuri kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK. 

Dugaan kebohongan yang didapat MKMK menyangkut ketidakhadiran Anwar dalam sidang perkara pro pencawapresan Gibran. MKMK merasa ada kejanggalan dari ketidakhadiran Anwar. Kejanggalan inilah yang coba didalami MKMK dengan mengklarifikasi dan mendalaminya.

Namun dalam putusannya, MKMK memastikan tidak ada kebohongan yang dilakukan Anwar Usman. Meski Anwar memang sempat tak hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) perkara usia capres/cawapres.

"Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023," kata Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (7/11/2023).