Senin 17 Jun 2024 16:39 WIB

Puan Siapkan Pansus Haji 2024, Ada Apa Gerangan?

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal saat Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad (26/5/2024). Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, Salah satu poin rekomendasi yakni meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketum partai periode 2025-2030. Selain itu Rakernas V PDIP menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal saat Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad (26/5/2024). Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, Salah satu poin rekomendasi yakni meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketum partai periode 2025-2030. Selain itu Rakernas V PDIP menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Baca Juga

Puan menjelaskan, pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik. Apalagi, pansus akan mengevaluasi secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan ibadah haji 2024."Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," kata dia menegaskan.

photo
Jamaah haji melempar jumrah aqobah di Jamarat, Makkah, Arab Saudi, Ahad (16/6/2024). Lempar jumrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. - (EPA-EFE)

Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan.

Sebelumnya, anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka menegaskan bahwa Pansus Haji bukan hanya sifatnya normatif, melainkan banyak sekali yang sifatnya praktis.

"Misalnya, manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, dan manajemen keuangan haji. Sistem-sistem ini hampir tiap tahun, waktu sangat terbatas," kata Diah Pitaloka menegaskan.

Pekerjaan petugas haji belum selesai...

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement