Sementara pemerintahan terkini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog punya kebijakan yang sama sekali berbeda. Netanyahu adalah salah satu pemimpin paling ultranasionalistik yang pernah memimpin Israel. Ia meluaskan penjajahan di Tepi Barat, berulangkali mengebom Jalur Gaza, mencaplok Dataran Tinggi Golan, menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi Israel, dan melancarkan genosida terkini. Ia juga menolak sama-sekali pengakuan negara Palestina.

Bagaimana dengan presidennya Isaac Herzog? Sebelas-dua belas. Dalam wawancara di program Piers Morgan pada Mei lalu, menyuarakan keberatan keras Israel terhadap pengumuman pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

Ia juga membesar-besarkan penolakan di masyarakat Israel atas negara Palestina. “Ada argumen besar di Israel mengenai kemampuan atau penerimaan gagasan negara Palestina.”

Hal itu sebelumnya sampaikan juga di pertemuan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Januari 2024.“Jika Anda bertanya kepada rata-rata orang Israel saat ini tentang kondisi mental mereka, tidak ada orang waras yang mau memikirkan apa yang akan menjadi solusi dari perjanjian perdamaian,” katanya dalam sebuah wawancara di panggung utama WEF dilansir the Times of Israel.

Di sela forum itu, Aljazirah melaporkan, Isaac Herzog juga menjadi sasaran tuntutan pidana, Jaksa penuntut Swiss saat itu mengkonfirmasi, Herzog dituntut karena Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Pengaduan pidana akan diperiksa sesuai dengan prosedur biasa,” kata Kantor Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungi Kementerian Luar Negeri Swiss untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan individu yang bersangkutan.

Secara teori, negara ketiga tidak memiliki yurisdiksi pidana terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri negara lain saat ini. Alasan di balik pengaduan dan siapa yang mengajukan pengaduan tidak disebutkan secara spesifik.

Kantor berita AFP memperoleh pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh orang-orang di balik pengaduan tersebut, berjudul “Tindakan Hukum Melawan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Dikatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan tuntutan kepada jaksa federal dan otoritas kewilayahan di Basel, Bern dan Zurich.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa penggugat sedang mencari tuntutan pidana sejalan dengan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.

Selepas serangan 7 Oktober, tepatnya sepekan kemudian, Isaac Herzog juga menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ada warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Hal ini ia sampaikan saat itu, ketika ribuan warga Palestina berjuang untuk melarikan diri dari Gaza utara setelah militer Israel memerintahkan sekitar 1,1 juta dari mereka untuk mengungsi ke selatan menjelang operasi militer darat.

“Seluruh negara (Palestina) bertanggung jawab,” kata Herzog pada konferensi pers pada hari Jumat, 13 Oktober.  “Tidak benar retorika mengenai warga sipil yang tidak sadar, tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar. Mereka bisa saja bangkit. Mereka bisa saja berperang melawan rezim jahat yang mengambil alih Gaza melalui kudeta,” ia menekankan. 

Komentar itu salah satu yang digunakan Afrika Selatan dalam upaya meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa genosida di Gaza adalah niat pemerintahan Israel.

Artinya, jika Soeharto dan Gus Dur bertemu dengan pemerintahan yang masih membuka harapan soal perdamaian dan pengakuan Palestina, kelima “intelektual” Nahdliyin justru bertemu dengan salah satu rezim Israel yang paling brutal.