"Atas undangan Cina, perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari tanggal 21 hingga 23 Juli. Pagi ini, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Menteri Luar Negeri Wang Yi hadir dan memberikan pidato pada sesi penutupan pembicaraan tersebut. Faksi-faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Selasa (23/7/2024).
Dia menambahkan, ini merupakan pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul dan mengadakan pembicaraan di Beijing. Hal tersebut membawa harapan berharga bagi rakyat Palestina. Mao mengungkapkan, dalam Deklarasi Beijing, para faksi Palestina mengapresiasi upaya tulus Cina dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Selain itu, deklarasi turut memuat seruan untuk mengakhiri perpecahan dan mewujudkan kesatuan posisi di antara faksi-faksi Palestina. “Berdasarkan deklarasi tersebut, para pihak percaya bahwa perundingan di Beijing menunjukkan semangat positif dan konstruktif, serta setuju mewujudkan persatuan nasional di antara semua faksi di bawah kerangka Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” ucap Mao Ning.
Deklarasi juga menegaskan kembali komitmen mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuai resolusi-resolusi PBB yang relevan. “Para pihak siap, sejalan dengan konsensus faksi-faksi Palestina dan hukum dasar Palestina yang ada, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, melaksanakan rekonstruksi di Gaza dan mempersiapkan serta menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin sesuai dengan undang-undang yang diadopsi,” kata Mao.
Mao menambahkan, dalam Deklarasi Beijing, semua faksi Palestina menekankan perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk membentuk dewan nasional Palestina yang baru, sejalan dengan undang-undang pemilu yang diadopsi. Selain itu, ke-14 faksi Palestina sepakat mengaktifkan kerangka Kepemimpinan Terpadu sementara yang akan berfungsi secara institusional, dan Bersama-sama melaksanakan pengambilan Keputusan politik.
“Para pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kolektif untuk sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi,” ujar Mao.
