Otoritas Palestina, Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, serta negara-negara Arab dan Islam menyambut baik pendapat ICJ tersebut, dan para tokoh Palestina menyerukan tindakan dan pengenaan sanksi terhadap Israel.
Semua ini mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam krisis lain. Ia menanggapi dengan gertakan yang biasa dilakukannya dan mengkritik pendapat pengadilan:
“Tidak ada keputusan yang salah di Den Haag yang akan mendistorsi kebenaran sejarah ini, sebagaimana legalitas pemukiman Israel di seluruh wilayah tanah air kita tidak dapat diganggu gugat.”
Kaum neo-fasis dalam pemerintahan koalisi ekstrem kanannya bergabung dengannya dalam menguraikan tuduhan-tuduhan mereka yang sudah jadi dan mudah dipatahkan terhadap ICJ, dengan menuduh pengadilan itu anti-Semitisme dan kebencian terhadap Israel. ICJ, tentu saja, mengatakan kepada Israel pada awal tahun ini untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari keputusan awal atas gugatan genosida yang diajukan Desember lalu oleh pemerintah Afrika Selatan.
Meskipun keputusan ICJ terbaru ini bersifat nasihat dan tidak mengikat, namun hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut mengikat.
Dengan demikian, keputusan ini merupakan pukulan telak bagi negara penjajah Zionis dan para pendukungnya, dan mereka yang telah menormalisasi hubungan dengannya, serta mereka yang berusaha membenarkan dan mendukung pendudukan dan perang genosida terhadap Palestina.
Jelas bahwa keputusan Knesset yang tidak sah untuk menolak pendirian negara Palestina dan keputusan ICJ menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang canggung, karena kedua majelis Kongres pekan ini menyambut penjahat perang Netanyahu untuk menyampaikan pidato dan bertemu dengan Presiden Joe Biden, yang menyombongkan diri sebagai seorang Zionis yang bangga.
Netanyahu yang sama juga sedang menunggu Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Semua ini juga mempermalukan bangsa Arab yang telah menormalkan hubungan dengan negara apartheid itu dengan dalih bahwa pemulihan hubungan mereka berkontribusi pada pendirian negara Palestina.
Zionis pada dasarnya telah mengungkapkan niat mereka - tidak ada negara Palestina di antara sungai dan laut, dan pembersihan etnis Palestina yang tersisa di wilayah Palestina yang diduduki - dan mengubur selamanya ilusi yang dijual oleh Perjanjian Oslo.
Negara-negara Arab, terutama yang memiliki hubungan normalisasi, harus mengecam keputusan Knesset karena melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Begitu juga Washington, karena pemerintahan yang berurutan telah mendorong solusi dua negara sejak Bill Clinton berada di Gedung Putih.
Kemunduran Israel lebih lanjut adalah pluralitas dan penyatuan front perlawanan dan dukungan dalam menghadapi kebrutalan agresi Zionis di Gaza, Tepi Barat, Libanon dan Dataran Tinggi Golan, serta perluasan konfrontasi ke Yaman dan Laut Merah dan Mediterania.
Houthi berhasil menghantam Tel Aviv untuk pertama kalinya, dengan menyerang sebuah target yang hanya berjarak 100 meter dari gedung Kedutaan Besar AS. Pesawat tanpa awak Yaffa buatan Iran menempuh jarak 2.000 km dari Yaman, memperlihatkan kelemahan sistem pertahanan udara Israel. Pemerintah de facto Yaman bersumpah untuk melakukan lebih banyak serangan selama pendudukan dan perang Zionis masih berlanjut.
Kesalahan perhitungan Netanyahu, terungkapnya realitas pendudukan militernya yang brutal dan hilangnya faktor pencegahannya, semuanya telah memberikan tekanan kepada negara penjajah Zionis dan sekutunya untuk memberikan hak-hak Palestina yang sah dan mengakhiri pendudukan atas tanah mereka.
Bangsa Palestina memiliki hukum dan keadilan internasional di pihak mereka. Mereka harus menang atas pelanggaran hukum dan penghinaan yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Israel dan para pendukungnya.
Sumber: middleeasmonitor
