#hikmahanto-juwana

Jumat , 02 Oct 2015, 11:21 WIB

Indonesia Harus Jadi Penengah bagi Dua Faksi Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Jakarta Prof Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia harus menjadi penengah dua faksi yang berbeda di Palestina, setelah ada sejarah baru dengan pengibaran...

Perpanjangan Kerjasama: Menteri ESDM Sudirman Said (kanan), bersama Chairman Freeport McMoRan, James Robert Moffet (kiri) saat memberikan keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Ahad (25/1).

Rabu , 08 Jul 2015, 15:09 WIB

Ubah Kontrak Karya Freeport Jadi IUPK, Pemerintah Bisa Dipidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai telah salah langkah bahkan melanggar hukum karena mengubah status PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), tidak ada istilah IUPK untuk pengelolaan tambang di tanah air."Pemerintah telah melanggar UU Minerba, ada pasal pidana jika memberikan izin tidak sesuai...

Senin , 15 Jun 2015, 17:52 WIB

Legal action demanded over payment of crew to turn back boat people

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- International law expert Hikmahanto Juwana said...

Jumat , 12 Jun 2015, 06:45 WIB

Guru Besar UI Ingatkan Jokowi Hati-hati Perpanjang Kontrak Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia...

Kamis , 30 Apr 2015, 12:55 WIB

Hikmahanto Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Protes Sekjen PBB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri...

Selasa , 21 Apr 2015, 07:27 WIB

Pengeboman KBRI di Yaman Harus Jadi Pelajaran

Ahad , 19 Apr 2015, 15:03 WIB

Indonesia Harus Beri Gagasan Orisinal di Konferensi Asia Afrika

Selasa , 24 Mar 2015, 18:51 WIB

Granting diplomatic passports should be done with caution: Expert

Pengamat hukum internasional UI Hikmahanto Juwana (kanan).

Rabu , 04 Mar 2015, 09:28 WIB

Hikmahanto: Australia Harus Jamin Keamanan Diplomat RI

Selasa , 24 Feb 2015, 13:12 WIB

Sebelum Brasil Minta Maaf, Indonesia Jangan Kirim Dubes

Sabtu , 21 Feb 2015, 18:12 WIB

Expert: Brazil has violated diplomatic protocol

Kamis , 19 Feb 2015, 11:35 WIB

Law professor deplores Australian FM's statement

Rabu , 18 Feb 2015, 14:18 WIB

Pernyataan Menlu Australia Bishop Menyesatkan

Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana (kanan).

Selasa , 17 Feb 2015, 01:00 WIB

Dulu Dukung Amrozi Dieksekusi, Australia Terapkan Standar Ganda

Senin , 16 Feb 2015, 18:34 WIB

Hikmahanto: Cara Protes Australia Justru Mempercepat Pelaksanaan Hukuman Mati

Ahad , 15 Feb 2015, 15:31 WIB

Soal Hukuman Mati, Hikmahanto; 3 Pertanyaan Besar untuk Sekjen PBB

Ahad , 01 Feb 2015, 15:23 WIB

Tim Sembilan Nilai BG Tak Taat Hukum

Alasan Sejumlah Negara Kritik Hukuman Mati, Ini Kata Prof Hikmahanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebelum dan pascaeksekusi hukuman mati, Indonesia mendapat kritikan dan imbauan dari negara asing atas pelaksanaan hukuman mati. Pemerintah, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana tidak perlu khawatir menghadapi kritikan dan 'imbauan' dari negara lain karena lima alasan.Pertama, negara yang mengimbau untuk tidak dilaksanakan adalah negara dari warga yang akan dieksekusi. Ini hal...

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana

Ahad , 18 Jan 2015, 22:07 WIB

Hikmahanto: Pemerintah tak Perlu Khawatir dengan Penarikan Dua Dubes

Pulau Sebatik, perbatasan Indonesia-Malaysia

Selasa , 06 Jan 2015, 18:15 WIB

Batas Laut Diklaim Negara Lain, Hikmahanto: Border Diplomacy Harus Diperkuat

Kapal ikan asing asal Vietnam diledakkan dan ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (5/12). (Antara/Immanuel Antonius)

Ahad , 07 Dec 2014, 17:45 WIB

Hikmahanto: Ada Dua Cara Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing

Jumat , 05 Dec 2014, 18:00 WIB

Observer: Boat sinking policy not to affect ties with neighbors

Kamis , 04 Dec 2014, 21:26 WIB

Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing tak Bisa Diprotes

Rabu , 03 Dec 2014, 14:52 WIB

Hikmahanto offers solution to boat people issue

Rabu , 03 Dec 2014, 10:30 WIB

Pemerintah, Ini Lho Cara Tangani Manusia Perahu

Jumat , 28 Nov 2014, 21:17 WIB

Hikmahanto: Menlu Harus Segera Memberi Klarifikasi Kepada Malaysia

Sabtu , 22 Nov 2014, 12:09 WIB

Panggil Dubes Australia, Hikmahanto Apresiasi Menlu Retno

Kamis , 13 Nov 2014, 13:10 WIB

Hikmahanto: Usul Susi Terkait G20 Patut Dipertimbangkan

Ahad , 09 Nov 2014, 18:51 WIB

Jokowi Diingatkan untuk Gunakan Bahasa Indonesia

Anggota majelis kehormatan MK, Hikmahanto Juwana, Abbas Said, Harjono, Bagir Manan, dan Mahfud MD (dari kiri) saat menggelar rapat tertutup dewan kehormatan MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (4/10). (Republika/Adhi Wicaksono)

Senin , 03 Nov 2014, 07:37 WIB

Staf Khusus Menteri Penampung Uang Haram?

Senin , 03 Nov 2014, 07:35 WIB

Hikmahanto: Menteri Tidak Perlu Staff Khusus

Sabtu , 11 Oct 2014, 16:19 WIB

SBY Perlu Pastikan Pelantikan Jokowi Berjalan Lancar

Sabtu , 23 Aug 2014, 02:10 WIB

Pandangan Internasional Bisa Buruk Jika Sengketa Pilpres Dilanjutkan

Rabu , 13 Aug 2014, 12:30 WIB

Kebijakan Pertambangan Mineral Indonesia Hadapi Tantangan Berat

Persiapan Hikmahanto Juwana Jadi Moderator Debat capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan siap menjadi moderator dalam debat capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo pada Minggu (22/6) mendatang."Persiapannya, tentu saya harus banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh moderator pada acara debat pertama dan kedua," katanya, Rabu (18/6). Hikmahanto Juwana mengatakan ada sejumlah persiapan khusus agar bisa tampil baik sebagai...

Rabu , 18 Jun 2014, 16:32 WIB