#icw

Kamis , 21 Nov 2019, 05:49 WIB

Perppu KPK Belum Juga Terbit, ICW Gugat UU KPK ke MK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku sudah dikecewakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung direalisasikan....

Selasa , 19 Nov 2019, 11:33 WIB

ICW Tantang Tito Karnavian Lakukan Reformasi Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mewacanakan akan melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebelum mengubah format Pilkada, ICW menantang Tito untuk lebih dulu melakukan reformasi kepartaian. “ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (19/11). Menurut Kurnia, evaluasi Pilkada memang merupakan langkah...

Rabu , 06 Nov 2019, 18:46 WIB

ICW Ingatkan Hindari Politisasi Jabatan Kabareskrim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kapolri...

Senin , 04 Nov 2019, 18:22 WIB

ICW Ingatkan MA Soal Banyaknya Koruptor Ajukan PK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Mahkamah Agung...

Senin , 04 Nov 2019, 11:48 WIB

ICW Pesimistis Kasus Novel akan Terungkap

REPUBLIKA.CO.ID, tisJAKARTA -- Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Kurnia...

Sabtu , 02 Nov 2019, 04:52 WIB

Tak Keluarkan Perppu, Pengamat: Alasan Jokowi tak Tepat

Sabtu , 02 Nov 2019, 03:37 WIB

ICW Sudah Menduga Jokowi tak akan Keluarkan Perppu KPK

Ketua Komisi III DPR Herman Hery (keempat kiri depan) bersama sejumlah anggota berfoto dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (keempat kanan depan) di kediaman pribadi Idham Azis di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Kamis , 31 Oct 2019, 10:44 WIB

ICW Prediksi Kasus Novel Jalan di Tempat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Selasa , 29 Oct 2019, 18:28 WIB

Mahfud MD Jawab Tantangan 100 Hari ICW

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo (kanan) bersama Kepala Pusat Penelitian LIPI Syamsudin Haris (kiri) dan Ekonom Enny Sri Hartati (tengah) menjawab pertanyaan wartawan dalam diskusi yang bertajuk mencermati kabinet Jokowi Jilid II di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Selasa , 29 Oct 2019, 03:05 WIB

ICW: 8 Menteri Kabinet Indonesia Maju tak Patuh LHKPN

Senin , 28 Oct 2019, 15:45 WIB

ICW Tanggapi Aksi Mahasiswa Hari Ini

Senin , 28 Oct 2019, 14:44 WIB

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 20:42 WIB

ICW Dorong Presiden tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 19:15 WIB

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 19:00 WIB

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Kamis , 17 Oct 2019, 18:39 WIB

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

Kamis , 17 Oct 2019, 18:00 WIB

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku pada 18 Agustus 2019. Divisi Kampanye Publik ICW, Lalola Easter, mengatakan pihaknya tetap mendorong penerbitan perppu oleh Presiden. "Sebab...

Rabu , 16 Oct 2019, 12:37 WIB

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memberikan pernyataan kepada awak media seusai diskusi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (17/7).

Senin , 14 Oct 2019, 16:17 WIB

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Senin , 14 Oct 2019, 15:37 WIB

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Jumat , 11 Oct 2019, 00:22 WIB

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Selasa , 08 Oct 2019, 16:09 WIB

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Selasa , 08 Oct 2019, 12:46 WIB

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Senin , 07 Oct 2019, 15:00 WIB

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan

Senin , 07 Oct 2019, 01:34 WIB

Koalisi Save KPK Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, saat menemui awak media di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Jumat , 04 Oct 2019, 02:06 WIB

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

Selasa , 01 Oct 2019, 17:17 WIB

Pengamat: KPK Kuat Dapat Cegah Masuknya Investasi tak Sehat

Senin , 30 Sep 2019, 17:16 WIB

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi merobohkan gerbang Gedung DPRD Jateng saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019).

Selasa , 24 Sep 2019, 16:31 WIB

ICW: Demo Mahasiswa Bentuk Teguran kepada Pemerintah

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) - Tama S. Langkun

Selasa , 24 Sep 2019, 15:17 WIB

ICW Kritisi Jokowi yang Tolak Revisi UU KPK

Jumat , 20 Sep 2019, 23:00 WIB

Lima Pimpinan KPK Tetap Bertugas

Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

Jumat , 20 Sep 2019, 19:43 WIB

ICW: Revisi UU Pemasyarakatan, Remisi Koruptor Bisa Diobral

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyanni.

Jumat , 20 Sep 2019, 17:31 WIB

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang - Charles Simabura

Koalisi Masyarakat Sipil akan Gugat Revisi UU KPK ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUsAKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Charles menyebut uji materiil dan uji formil bisa diajukan atas aturan ini. Namun, Charles menegaskan uji materi akan dilakukan jika UU yang telah direvisi...

Rabu , 18 Sep 2019, 18:23 WIB