#kepala-daerah

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Kamis , 19 Nov 2020, 16:30 WIB

Doni: Kepala Daerah Harus Larang Kegiatan Berkerumun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar melarang semua kegiatan yang melibatkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. "Siapapun...

Wali Kota Bogor, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto

Kamis , 19 Nov 2020, 16:21 WIB

Pemberhentian Kepala Daerah Harus Melalui Proses Pembuktian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan, pengenaan sanksi pemberhentian kepala daerah harus melalui tahapan pembuktian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini harus ditempuh agar pencopotan kepala daerah tidak berlatar belakang politik. "Untuk pemberhentian itu ada proses dan tahapan. Tidak mudah juga, harus ada pembuktian agar pemberhentian itu tidak dipengaruhi oleh politik," ujar Bima...

Kamis , 19 Nov 2020, 07:03 WIB

Instruksi Mendagri yang Ancam Pecat Gubernur Langgar Prokes

IHRAM.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian...

Rabu , 18 Nov 2020, 03:16 WIB

Bamsoet Apresiasi Langkah Presiden Tegur Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi instruksi...

Kamis , 12 Nov 2020, 20:22 WIB

Gubernur Jateng Kembali Minta Kepala Daerah Gencarkan PCR

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kepada tujuh...

Rabu , 21 Oct 2020, 17:02 WIB

Pandemi, Kepala Daerah Jangan Kendorkan Pencegahan Stunting

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan Apeksi membentuk tim khusus menyikapi dampak UU Ciptaker.

Sabtu , 17 Oct 2020, 06:57 WIB

Apeksi Bentuk Tim Sikapi UU Ciptaker

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan agar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tak menjadi kluster baru menambah penyebaran Covid-19, perlu political will yang tegas dari berbagai kandidat yang maju dalam Pilkada, untuk mengedukasi pendukunganya agar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani mengingatkan dan bila perlu menjatuhi sanksi terhadap kandidat yang abai terhadap protokol kesehatan.

Senin , 12 Oct 2020, 19:51 WIB

Bamsoet: Bawaslu Harus Berani Tindak Pelanggar Prokes

Ahad , 11 Oct 2020, 03:48 WIB

Wali Kota Surakarta: Kepala Daerah Harus Kelola Aspirasi

Sejumlah petugas membersihkan puing Halte Bus Trans-Jakarta Tosari yang hangus saat kericuhan unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Sejumlah fasilitas umum rusak dalam kericuhan yang terjadi Kamis (8/10).

Jumat , 09 Oct 2020, 12:23 WIB

Menunggu Suara Kepala Daerah Kritik UU Ciptaker

Rabu , 07 Oct 2020, 16:21 WIB

KPK: Kepala Daerah Korupsi, Lima Kepala Dinas Terlibat

Selasa , 15 Sep 2020, 21:47 WIB

Kepala Daerah Diharapkan Berdayakan RSUD untuk Covid-19

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Jumat , 11 Sep 2020, 22:31 WIB

Khofifah Minta Kepala Daerah Waspadai Klaster Baru Covid

Selasa , 08 Sep 2020, 16:33 WIB

Mendagri: Penundaan Proses Hukum Cakada Berdampak Baik

Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/90). Seluruh aspek yang terlibat Pilkada diminta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster Pilkada.

Senin , 07 Sep 2020, 12:09 WIB

Teguran Agar Pilkada tak Jadi Klaster Baru Covid-19

Kamis , 03 Sep 2020, 02:38 WIB

Tiga Kepala Daerah Ditegur Tito karena Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo menyebutkan, kunci bagi masyarakat untuk bisa tetap beraktivitas di tengah pandemi adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selasa , 01 Sep 2020, 14:30 WIB

Sentilan Jokowi untuk Gubernur yang Abai Protokol Kesehatan

Penerima Bansos Turun Jadi Ukuran Keberhasilan Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya tidak hanya diukur dari opini audit laporan keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penurunan angka kemiskinan pun bisa menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur keberhasilan penurunan angka kemiskinan bisa dilihat dari menurunnya jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Alex menilai, seorang kepala daerah...

Kamis , 13 Aug 2020, 07:40 WIB

Kumpulkan 548 Kepala Daerah, Tito: Percepat Penyerapan PEN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Ahad (9/8).

Rabu , 12 Aug 2020, 18:16 WIB

OJK dan Pelaku Usaha Genjot Pemulihan Ekonomi Daerah

Senin , 10 Aug 2020, 04:53 WIB

PDIP: Pilkada adalah Pematangan Demokrasi

Jumat , 07 Aug 2020, 18:16 WIB

Mahfud akan Kumpulkan Semua Kepala Daerah , Ada Apa?

Jumat , 31 Jul 2020, 15:32 WIB

Mendagri: Jangan Dipilih Cakada yang tak Tangani Covid-19

Jumat , 17 Jul 2020, 16:22 WIB

Pemuda Muslim Diharapkan Selektif Pilih Kepala Daerah

Gubernur Sumbar: Tugas Kepala Daerah Mengembalikan Covid-19. Foto: Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika rapat online membahas evaluasi PSBB dan persiapan new normal bersama bupati dan wali kota se-Sumbar, Selasa (26/5).

Selasa , 14 Jul 2020, 14:33 WIB

Gubernur Sumbar: Tugas Kepala Daerah Mengendalikan Covid-19

Senin , 13 Jul 2020, 14:49 WIB

Kepala Daerah Dilarang Salurkan Bansos Pakai Identitas Priba

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat penandatanganan MoU antara MPR RI dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk meluaskan cakupan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai pelosok daerah. Kehadiran kepala daerah untuk menyemarakan Empat Pilar MPR RI akan menjadi tambahan daya dorong MPR RI dalam membumikan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Rabu , 08 Jul 2020, 22:21 WIB

MPR RI dan APKASI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar

Warga beraktivitas saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Ahad (21/6/2020). Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar HBKB atau car free day dengan menerapkan protokol kesehatan di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan MH Thamrin setelah ditiadakan sejak 15 Maret 2020 lalu karena pemberlakuan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas

Senin , 22 Jun 2020, 06:05 WIB

Penanganan Covid-19 Pengaruhi Elektabilitas Kepala Daerah

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melepas penyaluran bansos untuk warga di Kabupaten Garut, Selasa (12/5).

Senin , 18 May 2020, 16:38 WIB

Ini Alasan Bansos di Jabar Belum Seluruhnya Tersalurkan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pemerintah daerah mendukung dan partisipatif pada rencana pemulihan ekonomi seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, yang ditandatangani Presiden pada 9 Mei 2020 dan diundangkan pada 11 Mei 2020.

Rabu , 13 May 2020, 15:26 WIB

MPR: Peran Kepala Daerah Signifikan Saat Pemulihan Ekonomi

Selasa , 05 May 2020, 14:20 WIB

Bawaslu Ungkap Modus Pejawat Kepala Daerah Politisasi Bansos

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) minta PSBB tak merusak rantai distribusi kebutuhan pokok

Jumat , 01 May 2020, 13:11 WIB

Bamsoet: Kepala Daerah Harus Amankan Stok Kebutuhan Pokok

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri)

Kamis , 09 Apr 2020, 07:47 WIB

KPK: Kepala Daerah Jangan Takut Gunakan Anggaran Daerah

Rabu , 01 Apr 2020, 14:30 WIB

Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Harus Beriringan dengan Pusat

Foto udara kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Pengamat menilai figur pemimpin dengan gaya agresif cenderung tidak disukai di Jawa Tengah. Ilustrasi.

Figur Pemimpin Agresif Cenderung tak Disukai di Jateng

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Figur pemimpin dengan gaya agresif cenderung tidak disukai di Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan pengamat komunikasi politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Gunawan Witjaksana."Komunikasi yang 'njawani', yang memperhatikan etika itu lebih disukai dibandingkan tipe pemimpin yang meledak-ledak, apalagi yang menyerang dengan kasar. Itu justru tidak bisa dilakukan di Jawa Tengah," katanya di Semarang, Kamis (12/3).Menurut dia,...

Ahad , 16 Feb 2020, 23:00 WIB