#omnibus-law

Sabtu , 27 Nov 2021, 00:07 WIB

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengajak masyarakat mengawal kepatuhan Pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK memutus UU Cipta...

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 26 Nov 2021, 20:18 WIB

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) masih berlaku. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU tersebut inkonstitusional bersyarat. "Kami merespons Menko Perekonomian yang corong pengusaha, yang nekat sekali mengatakan UU Ciptaker masih berlaku. Pemerintah...

Jumat , 26 Nov 2021, 18:41 WIB

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang...

Jumat , 26 Nov 2021, 18:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti...

Jumat , 26 Nov 2021, 18:01 WIB

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Jumat , 26 Nov 2021, 17:24 WIB

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 15:46 WIB

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 14:52 WIB

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Umum YLBHI Asfinawati meminta pemerintah menghentikan penerapan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:55 WIB

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Baleg menyatakan, perbaikan UU Cipta Kerja disebut tak perlu masuk ke dalam prolegnas terlebih dahulu.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:49 WIB

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 09:57 WIB

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

Jumat , 26 Nov 2021, 07:15 WIB

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Jumat , 26 Nov 2021, 06:41 WIB

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Kamis , 25 Nov 2021, 20:50 WIB

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:41 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Kamis , 25 Nov 2021, 16:00 WIB

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut. "Putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu, sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 14:52 WIB

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamis , 25 Nov 2021, 14:01 WIB

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)

Kamis , 25 Nov 2021, 11:48 WIB

2.645 Aparat Gabungan Diturunkan Amankan Demo Buruh

Buruh dari sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (19/11). Aksi itu menyampaikan berbagai persoalan buruh yang ada serta menuntut upah layak dan menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Jumat , 19 Nov 2021, 18:50 WIB

In Picture: Aksi Buruh di Depan Gedung Sate Menuntut Upah Layak

Senin , 08 Nov 2021, 15:31 WIB

Omnibus Law Sebagai Senjata Golongan Super Rich

Kamis , 28 Oct 2021, 10:06 WIB

Jumhur Hidayat Harap Hakim PN Jaksel Adil Jatuhkan Vonis

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teatrikal saat aksi nasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (14/10). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-76 World Federation of Trade Unions (WFTU), KASBI menyerukan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) diantaranya menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan seluruh turunannya serta menolak Penghapusan Upah Sektoral.

Kamis , 14 Oct 2021, 16:31 WIB

In Picture: Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung Sate Bandung

Selasa , 05 Oct 2021, 15:04 WIB

Partai Buruh akan Berusaha Batalkan Omnibus Law

Deklarasi dilahirkannya kembali Partai Buruh yang digelar lewat Kongres ke-4 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (5/10).

Selasa , 05 Oct 2021, 13:05 WIB

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Rangkaian buku Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Rabu , 29 Sep 2021, 15:02 WIB

Mengatasi Sulitnya Memahami Isi UU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat kurang lebih 50 ribu buruh yang ter-PHK sejak awal tahun 2021. (Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal)

Selasa , 24 Aug 2021, 14:59 WIB

KSPI Catat 50 Ribu Buruh sudah ter-PHK Sejak Awal 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 15 Jun 2021, 12:31 WIB

Hal-Hal Ini yang Diatur oleh Omnibus Law Digital

Rabu , 09 Jun 2021, 23:05 WIB

Mahfud: Pembentukan Omnibus Law Dunia Digital Perlu Waktu

Mahasiswa dari Komunitas Masyarakat Warung Kopi menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta, Ahad (2/5). Dalam aksi ini mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law dan penghapusan sistem UKT.

Ahad , 02 May 2021, 16:56 WIB

In Picture: Demo Hardiknas, Mahasiswa Minta UU Omnibus Law Dicabut

Kamis , 22 Apr 2021, 16:34 WIB

Minim Sosialisasi: UU Sapu Jagat Dianggap UU Sapu Jahat

Rabu , 10 Feb 2021, 18:14 WIB

Soal Amdal, UUCK Disebut tak Hapus Keterlibatan Masyarakat

KSPI: Pandemi Masih Berdampak di Ketenagakerjaan pada 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melihat pandemi COVID-19 masih akan memberikan dampak besar terhadap buruh. Secara umum, dampak itu dalam bentuk pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Covid-19 berdampak dengan puluhan ribu buruh terkonfirmasi penyakit itu. Bahkan, berdampak kepada pengurus serikat pekerja, dengan puluhan orang anggota dan pengurus KSPI di seluruh Indonesia...

Kegiatan Webinar Meneropong Masa Depan Industri Penyiaran Pasca Omibus Law yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Sabtu (26/12).

Sabtu , 26 Dec 2020, 17:38 WIB