#omnibus-law

Rabu , 18 Nov 2020, 03:27 WIB

UU Ciptaker Dinilai Berdampak Positif Bagi Pengembangan KEK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebut Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berdampak positif bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah telah membuat...

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia.

Selasa , 17 Nov 2020, 18:04 WIB

In Picture: Aksi Menolak Omnibus Law di Depan Gedung Parlemen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat...

Senin , 16 Nov 2020, 23:41 WIB

In Picture: Demo Menolak UU Cipta Kerja di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat...

Senin , 16 Nov 2020, 15:05 WIB

DPR Sebut Perbaikan Typo UU Ciptaker Diperbolehkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan,...

Jumat , 13 Nov 2020, 10:27 WIB

Puan Ungkap Alasan Matikan Mik Saat Rapur UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku,...

Kamis , 12 Nov 2020, 18:18 WIB

Mendagri: Omnibus Law Pangkas Birokrasi Bertele-tele

Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri (kiri) meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.

Rabu , 11 Nov 2020, 12:46 WIB

Pengamat: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Atasi Persoalan Ekonomi

Buruh melakukan aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Aksi ratusan buruh tersebut untuk menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mencabut UU Omnibus Law.

Selasa , 10 Nov 2020, 17:36 WIB

In Picture: Aksi Penolakan UU Cipta Kerja Tuntut Perppu di Patung Kuda

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh (ilustrasi)

Senin , 09 Nov 2020, 06:47 WIB

Sekitar 1.000-an Buruh akan Unjuk Rasa di DPR Siang Ini

Ahad , 08 Nov 2020, 20:41 WIB

UU Cipta Kerja Dinilai Untungkan Pengusaha dan Pekerja

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia. Ia juga meminta pemerintah buktikan efektivitas Omnibus Law atasi resesi

Sabtu , 07 Nov 2020, 15:35 WIB

Waka MPR Minta Bukti Efektivitas Omnibus Law Atasi Resesi

Sebanyak 135 pelajar diamankan polisi karena menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Subang tanpa pemberitahuan. Mereka juga merusak fasilitas umum di sekitar kantor DPRD Subang.

Sabtu , 07 Nov 2020, 15:12 WIB

Pelajar Jangan Asal Ikut Demo, Kuasai Dulu Ilmunya

Sabtu , 07 Nov 2020, 04:09 WIB

Pakar: UU Ciptaker Bakal Berdayakan Koperasi dan UMKM

Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai

Jumat , 06 Nov 2020, 17:21 WIB

Stafsus Milenial Minta Mahasiswa Ikut Susun PP Omnibus Law

Pakar tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra.

Jumat , 06 Nov 2020, 11:00 WIB

Yusril: Wajar Presiden tidak Baca yang Ditandatangani

Anggota Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar Topo Pepe di Titik Nol Yogyakarta, Senin (2/11). Aksi mereka ini menuntut Gubernur DIY untuk memberikan upah minimum provinsi DIY 2021 yang layak. Saat ini UMP DIY sebesar Rp 1,765 juta merupakan terendah di Indonesia. Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Jumat , 06 Nov 2020, 10:22 WIB

Buruh Meminta UU Ciptaker Dicabut atau Dibatalkan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Jumat , 06 Nov 2020, 10:04 WIB

UU Ciptaker yang Malang: Saran kepada Presiden dan DPR

Mahfud akan Bentuk Tim Tampung Masalah UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan akan membentuk tim kerja untuk menampung dan mengolah masalah yang timbul dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tim tersebut akan berisi akademisi dan tokoh masyarakat."Kita membentuk tim kerja yang sifatnya netral bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi dan tokoh...

Tiga Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul (kiri), Saldi Isra (tengah) dan Suhartoyo (kanan) bersiap dalam sebuah sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 05 Nov 2020, 17:04 WIB

Peringatan Hakim MK pada Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Kamis , 05 Nov 2020, 00:40 WIB

Balad Jokowi Tolak Upaya Politisasi Kekeliruan UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Mahkamah (MK) Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) dalam sebuah sidang di gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 04 Nov 2020, 23:01 WIB

Hakim MK Peringatkan Penggugat UU Cipta Kerja

Saksi ahli yang merupakan pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah) menyampaikan pendapatnya pada sidang uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Rabu , 04 Nov 2020, 19:22 WIB

Guru Besar Unpad Kritisi Cara Perbaikan UU Ciptaker

Rabu , 04 Nov 2020, 18:14 WIB

UU Ciptaker Diteken Jokowi Keliru, Pejabat Setneg Disanksi

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari

Rabu , 04 Nov 2020, 15:43 WIB

Pakar Nilai UU Cipta Kerja Layak Digugat

Rabu , 04 Nov 2020, 14:13 WIB

Diperlukan Tanggung Jawab Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Rabu , 04 Nov 2020, 12:55 WIB

Soal Kesalahan Ketik UU Cipta Kerja, Ini Kata Baleg DPR RI

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra,

Rabu , 04 Nov 2020, 12:51 WIB

Yusril Usul Tim Penampung Aspirasi UU Ciptaker Dibentuk

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Mataram berunjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Selasa (3/11/2020). Dalam orasinya ratusan pengunjukrasa tersebut menolak ditekennya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 04 Nov 2020, 12:27 WIB

'Salah Ketik UU Beberapa Kali Terjadi, Tapi Ini Beda'

Rabu , 04 Nov 2020, 09:11 WIB

Istana Akui Ada Kekeliruan Teknis di UU Ciptaker

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Rabu , 04 Nov 2020, 08:06 WIB

Demokrat Siap Ajukan Legislative Review UU Ciptaker

Rabu , 04 Nov 2020, 00:09 WIB

YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.

Selasa , 03 Nov 2020, 21:49 WIB

KSPI Jelaskan Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat ke MK

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 18:58 WIB

Anggota Baleg DPR: Setneg tak Berwenang Ubah Isi UU Ciptaker

Selasa , 03 Nov 2020, 16:55 WIB

Ketua Apeksi: Kami Kawal UU Cipta Kerja

Buruh kerja menyelesaikan produksi pakaian di sebuah perusahaan konveksi (ilustrasi)

UMK Depok 2021 Masih Proses Perundingan Bersama Apindo

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok saat ini sedang melakukan perundingan bersama serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membahas Upah Minimum Kota (UMK) 2021. "Saat ini UMK 2021 belum diajukan, karena masih dirundingkan bersama Apindo. Jadi, memang hingga kini UMK belum kami ajukan," Kepala Disnaker Kota Depok, Manto di Balai Kota Depok, Selasa (3/11). Menurut Manto, setelah...

Selasa , 03 Nov 2020, 14:50 WIB