Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas. Republika/Prayogi.

Senin , 06 Mar 2023, 16:26 WIB

Solusi RUU Kesehatan Dinilai Menguntungkan Masyarakat

Draf fisik rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (15/2).

Rabu , 15 Feb 2023, 20:28 WIB

Badan Legislasi DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, menilai pemberlakuan omnibus law kesehatan disebut tanpa libatkan peran masyarakat

Rabu , 08 Feb 2023, 23:28 WIB

Muhammadiyah dan 7 Organisasi Kesehatan Tolak Omnibus Law Kesehatan

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di Balai Kota Jakarta. Sebanyak 10 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) direncanakan akan dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu poin dari rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang telah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) menjadi usul inisiatif DPR. Adapun RUU ini terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Rabu , 08 Feb 2023, 20:39 WIB

RUU Omnibus Kesehatan: 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Kesehatan

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:35 WIB

ILUNI FHUI Nilai Perppu Cipta Kerja Lahir akibat Kelalaian Pemerintah

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law). Anggota DPR Edy Wuryanto sebut omnibus kesehatan jangan menghapus UU Profesi.

Rabu , 25 Jan 2023, 10:14 WIB

Legislator: Omnibus Kesehatan Jangan Hapus UU Profesi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Soal Omnibus Kesehatan, Menkes mengatakan pemerintah tidak bisa mengatur dokter.

Rabu , 25 Jan 2023, 09:24 WIB

Soal Omnibus Kesehatan, Menkes: Kita tak Bisa Atur Dokter

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Kantor Staf Kepresidenan (ilustrasi)

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Ekonom FEB UI Toto Pranoto. Toto mengungkapkan Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan - perusahaan BUMN.

Pengamat: Omnibus Law BUMN Dapat Tingkatkan Kinerja Perusahaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengungkapkan Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan - perusahaan BUMN. "Dengan aturan yang lebih ringkas tapi padat isinya maka sisi kepatuhan BUMN bisa ditingkatkan. Artinya fungsi pengawasan bisa lebih mudah dilakukan. Dengan situasi ini diharapkan kinerja BUMN pun bisa meningkat," ujar Toto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2023). Toto...

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:40 WIB

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

Pengunjung melintas di dekat logo halal saat Festival Halal Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/12/2022). BPJPH menggelar Festival Halal Indonesia untuk mendukung dan berperan serta aktif dalam menumbuhkan ekosistem halal di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-5 BPJPH. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 05 Jan 2023, 16:11 WIB

IHW: Produsen dan Importir Harus Aware dengan Sertifikasi Halal

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan, UU Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif. (ilustrasi)

Rabu , 04 Jan 2023, 05:09 WIB

Mahfud: UU Cipta Kerja tidak Miliki Unsur Koruptif

Mahkamah Konstitusi, ilustrasi

Selasa , 03 Jan 2023, 14:11 WIB

Jika Perppu Cipta Kerja tak Ditolak DPR, MK Beri Lampu Hijau untuk Digugat

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh menyatakan setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Cipta Kerja tetapi tidak menyetujui isinya. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 22:23 WIB

Partai Buruh Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Tapi tak Setuju Isinya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh meminta pasal yang mengatur soal hak libur pekerja di Perppu Cipta Kerja dicabut (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 21:49 WIB

Partai Buruh Minta Pasal Terkait Hari Libur Pekerja di Perppu Cipta Kerja Dicabut

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 15:37 WIB

PKS: Perppu Cipta Kerja Bencana Bagi Demokrasi

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah mendorong DPR menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:35 WIB

Fraksi PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tidak memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:22 WIB

Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menghadiri Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efe Indonesia Tahun 2023, Senin (2/1/2023). Turut hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Senin , 02 Jan 2023, 13:16 WIB

Alih-Alih Patuhi Putusan MK, Jokowi Ambil Jalan Pintas Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Menteri BUMN Erick Thohir disambut ribuan simpatisan di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat, Selasa (20/12/2022)|

Selasa , 27 Dec 2022, 14:43 WIB

Omnibus Law Versi BUMN Dorong Peningkatan Kinerja, Pengamat: Fungsi Pengawasan Lebih Mudah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 11 Nov 2022, 08:46 WIB

Tolak Kenaikan Upah Minimum PP 36 dan No Work No Pay

Sejumlah Buruh melakukan aksi di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Dalam aksinya mereka membawa enam tuntutan kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja), menuntut kenaikan UMK/P tahun 2023 sebesar 13 persen, Tolak PHK di tengah resesi global, Reforma Agraria dan Sahkan RUU PRT.

Rabu , 12 Oct 2022, 17:07 WIB

In Picture: Demo Partai Buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Sabtu , 08 Oct 2022, 17:04 WIB

Amnesty Catat 316 Kasus Penyalahgunaan UU ITE

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi.

Senin , 26 Sep 2022, 21:32 WIB

Organisasi Profesi Kesehatan Belum Dilibatkan dalam RUU Kesehatan

Pengunjuk rasa bergandengan tangan saat memprotes UU Omnibus Law di Jakarta, Indonesia, 10 Agustus 2022. Lebih dari seribu buruh Indonesia menggelar unjuk rasa mendesak DPR agar membatalkan Omnibus Law penciptaan lapangan kerja.

GSBI: UU Cipta Kerja Sebabkan Penghidupan Buruh Upah Terampas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi HB Daman, mendesak agar DPR dan Pemerintah segera mencabut omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apalagi, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  "Sebab sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 berbagai dampak kemudian langsung menghantam ke 'jantung' penghidupan rakyat...

Sejumlah buruh menyalakan suar saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menghapus Omnibus law.

Rabu , 10 Aug 2022, 23:49 WIB

In Picture: Aksi Ratusan Buruh di Depan Kompleks Parlemen RI

Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO). Menurut Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal, aksi tersebut digelar di sejumlah kota Industri di Indonesia, sementara untuk di DKI Jakarta dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan sebanyak 10.000 buruh.

Rabu , 15 Jun 2022, 14:51 WIB

In Picture: Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR/MPR

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Sabtu , 16 Apr 2022, 20:20 WIB

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Kamis , 14 Apr 2022, 05:37 WIB

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 14 Jan 2022, 09:29 WIB

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 08 Dec 2021, 15:27 WIB

In Picture: Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga menyatakan pemerintah bersama DPR akan segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca putusan MK.

Senin , 29 Nov 2021, 21:38 WIB

In Picture: Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 15:15 WIB

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Hamdan Zoelva.

Senin , 29 Nov 2021, 14:50 WIB

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 14:32 WIB

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Senin , 29 Nov 2021, 12:06 WIB

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Firman Soebagyo

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Presidium KAMI, Prof Din Syamsuddin

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Prev Next