
Rabu , 13 Dec 2023, 14:03 WIB
Jumlah Direksi Perempuan Terus Meningkat, Erick Ungkap Alasannya

Kamis , 07 Dec 2023, 21:56 WIB
ESDM Ingatkan Pengusaha Laksanakan Program Pascatambang

Rabu , 27 Sep 2023, 15:36 WIB
Riset IESR Sarankan Daerah Penghasil Batu Bara Beralih ke Manufaktur

Sabtu , 23 Sep 2023, 11:11 WIB
Potensi Zakat dari Sektor Pertambangan dan Perkebunan Belum Tergali

Selasa , 19 Sep 2023, 05:30 WIB
Presiden Jokowi Wanti-Wanti Perusahaan Tambang

Rabu , 13 Sep 2023, 16:40 WIB
'Sejumlah Pengusaha Tambang tak Pahami Regulasi Pemerintah'

Jumat , 25 Aug 2023, 11:48 WIB
Proyek Transisi Energi Picu Kenaikan Industri Tambang Mineral

Jumat , 11 Aug 2023, 20:11 WIB
Laba ITMG Turun 33,4 Persen jadi 306,94 Juta Dolar AS di Semester I

Senin , 03 Jul 2023, 20:30 WIB
Pengamat Harap Investasi Asing Ekstraktif di RI Miliki Nilai Tambah

Kamis , 15 Jun 2023, 21:24 WIB
BNI Sekuritas Antar Perusahaan IPO dengan Total Aset Tembus Rp 44,7 Triliun

Sabtu , 28 Jan 2023, 09:28 WIB
MA Putuskan Perda RTRW Pertambangan di Pulau Wawonii Dibatalkan

Kamis , 19 Jan 2023, 08:07 WIB
Apa Itu Smelter? Begini Cara Kerjanya

Ekonom: Hilirisasi Hanya Angan-Angan Jika Pemerintah Tak Setop Ekspor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah yang akan menyetop berbagai komoditas mentah dinilai sebagai satu-satunya langkah untuk bisa melakukan hilirisasi produk menjadi barang setengah jadi. Tanpa langkah radikal, keinginan pemerintah untuk memperoleh nilai tambah dari ekspor barang mentahnya hanya angan-angan. "KIta tidak akan pernah bisa mendorong hilirisasi kalau tidak dilarang ekspor mentahnya," kata Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono...

Kamis , 10 Nov 2022, 01:55 WIB
Amman Mineral: Seluruh Kegiatan Operasional Penambangan Sesuai Aturan Pemerintah

Senin , 31 Oct 2022, 16:20 WIB
PT PDS Belum Dapat Izin untuk Gunakan Jalan Nasional untuk Aktivitas Pertambangan

Kamis , 04 Aug 2022, 14:03 WIB
Komitmen Kuat Jokowi dalam Hilirisasi Tambang Mineral

Senin , 11 Jul 2022, 23:52 WIB
Terbitkan Obligasi, Wahana Inti Selaras Bidik Dana Rp 2 Triliun

Senin , 28 Mar 2022, 23:50 WIB
Sri Mulyani Sebut Tiga Industri Pendorong Penerimaan Pajak

Jumat , 18 Feb 2022, 06:56 WIB
Pentingnya Perencanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Jumat , 04 Feb 2022, 15:28 WIB
Awal Tahun 2022, PP Presisi Kantongi Kontrak Baru Rp 333,5 Miliar

Ahad , 09 Jan 2022, 21:43 WIB
PNBP Pertambangan NTB Capai Rp 691 Miliar

Kamis , 02 Dec 2021, 18:33 WIB
Kementerian ESDM Dorong Izin Pertambangan Berbasis Digital

Ahad , 21 Nov 2021, 06:01 WIB
Pentingnya Reklamasi, Mahasiswa Ikuti Gelaran Diklat Reklamasi Pertambangan

Senin , 15 Nov 2021, 15:18 WIB
PP Presisi Fokus Kembangkan Jasa Pertambangan

Senin , 15 Nov 2021, 14:33 WIB
Kinerja Seluruh Ekspor Nonmigas Meningkat, Kecuali Pertanian

Jumat , 05 Nov 2021, 13:27 WIB
Investor Asing Lirik Pertambangan dan Industri Logam Jatim

Jumat , 22 Oct 2021, 09:52 WIB
IHSG Dibuka Koreksi Tertekan Penurunan Saham Tambang
![Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan di wilayah setempat diduga karena aktivitas pertambangan batubara. Isran Noor mengatakan, saat ini proses perizinan kegiatan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. [Foto ilustrasi Isran Noor (kanan) dan Presiden Joko Widodo (kiri)]](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/presiden-joko-widodo-kiri-berbincang-dengan-gubernur-kalimantan-timur-_191217190339-988.jpg)
Gubernur Prihatin Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan
REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan di wilayah setempat diduga karena aktivitas pertambangan batubara. Isran Noor mengatakan, saat ini proses perizinan kegiatan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. Hal itu membuat pemerintah daerah khususnya provinsi tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. "Jika saya bupati atau wali kota mungkin...

Jumat , 05 Feb 2021, 12:57 WIB
PP Presisi Targetkan Kontrak Baru Rp 3,6 Triliun pada 2021

Kamis , 28 Jan 2021, 22:15 WIB
In Picture: Longsor di Pertambangan Manualan, Kalsel, 9 Tewas

Selasa , 19 Jan 2021, 19:21 WIB
Wagub Jabar Minta Pusat Kaji Ulang Izin Pertambangan

Jumat , 11 Dec 2020, 06:05 WIB
Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat
Jumat , 23 Oct 2020, 19:30 WIB
Antam Catat Kinerja Segmen Nikel yang Positif

Kamis , 08 Oct 2020, 10:16 WIB
Sri Mulyani: UU Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Kena PPNĀ

Kamis , 27 Aug 2020, 19:18 WIB
Soal Smelter Freeport, KESDM: Jangan Bilang Nggak Bisa Dulu!

Jumat , 31 Jul 2020, 17:58 WIB
Harga Sejumlah Komoditas Pertambangan Mulai Naik

Rabu , 29 Jul 2020, 10:04 WIB