#publik

Marliyana (33), kakak kandung almarhumah Vina.

Selasa , 09 Jul 2024, 16:40 WIB

Pegi Bebas, Keluarga Vina Minta Rudiana Muncul ke Hadapan Publik: Beri Klarifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON----Sidang pra peradilan yang dipimpin hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, telah membebaskan Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky. Menanggapi...

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin memantau langsung layanan DPMTSP

Rabu , 12 Jun 2024, 12:10 WIB

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Apresiasi Layanan Publik DPMPTSP

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya untuk mendorong investasi yang inklusif serta memberikan kemudahan berusaha. Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin pun, memantau langsung layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar kepada para pemohon saat mengunjungi kantor tersebut belum lama ini. Bey, mengapresiasi layanan yang diberikan oleh DPMPTSP. "Jabar telah mendapatkan peringkat pertama dalam...

Rabu , 05 Jun 2024, 16:44 WIB

Usai Gagal di Gresik, Bank BJB Tandamata Diuji di Hadapan Publik Sendiri

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Setelah gagal memetik poin pada laga terakhirnya di awal...

Ahad , 21 Apr 2024, 21:12 WIB

Mantan Pegawai KPK Anggap Remisi Koruptor Makin Gerus Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -----Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute...

Rabu , 17 Apr 2024, 21:07 WIB

Warga Keluhkan Beberapa Layanan Publik, Pj Bupati Bogor Lakukan Evaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--- Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengevaluasi sejumlah...

Rabu , 15 Nov 2023, 19:41 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Petugas Pengamanan RW

Presiden Jokowi usai meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023, Selasa (11/4).

Sabtu , 06 May 2023, 21:53 WIB

Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Jadi Tantangan bagi Capres 2024

Jumat , 23 Dec 2022, 17:45 WIB

Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Tinggi, Pengamat: Jokowi Jaga Stabilitas Ekonomi

Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Berkualitas sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung secara virtual, Selasa (14/6/2022).

Selasa , 14 Jun 2022, 15:59 WIB

Pelayanan Informasi Publik Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Selasa , 10 May 2022, 22:13 WIB

Tjahjo Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Mendagri Tinjau Langsung Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung

Kamis , 27 Jan 2022, 15:05 WIB

Mendagri Dorong Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Setiap Daerah

Smart city harus memudahkan pelayanan ke masyarakat. Foto: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil) Safrizal

Senin , 29 Nov 2021, 21:54 WIB

Smart City Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Sabtu , 23 Oct 2021, 12:34 WIB

Publik Jadikan Berita Online untuk Legitimasi Opini

Kamis , 08 Jul 2021, 17:35 WIB

Kemendagri Ajak Praktisi Ciptakan Ekosistem Digital

Sabtu , 29 May 2021, 21:31 WIB

Benarkah Masyarakat Minoritas akan Selalu Tertindas?

Ahad , 11 Oct 2020, 02:23 WIB

Trump Nekat Kembali Kampanye Usai Pulih dari Covid-19

Ketika pandemi Covid-19 merebak di seluruh dunia, kegiatan bersepeda menjadi olah raga yang digemari masyarakat di banyak negara. Tidak terkecuali Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, hampir setiap hari terlihat pria, wanita dan anak-anak bersepeda di jalanan.

Senin , 27 Jul 2020, 06:21 WIB

Dibahas, Protokol Kesehatan Olahraga di Ruang Publik

Para pemuda dari puluhan negara akan belajar seni, budaya, dan bahasa Indonesia lewat program Beasiswa Budaya dan Seni Indonesia (BSBI).

Bahasa Indonesia di Ruang Publik Masih Diabaikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbud Gufran Ali Ibrahim mengatakan, saat ini penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih banyak diabaikan. Masih banyak ruang publik yang menuliskan bahasa negara menjadi bahasa nomor dua setelah bahasa Inggris. Ia berharap munculnya Peraturan Presiden Nomor 63 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia bisa mengatasi pengabaian terhadap bahasa negara. "Perpres...

Kementerian Pertanian meraih penghargaan kategori pengelola informasi publik terbuka 2018 di Istana Wakil Presiden.

Senin , 05 Nov 2018, 22:18 WIB

Kementan Raih Penghargaan Pengelola Informasi Publik Terbuka

Jumat , 18 Dec 2015, 20:02 WIB

Kepercayaan Publik pada KPK Bisa Hilang

Senin , 19 Oct 2015, 18:55 WIB

Hukum Belum Hadir untuk Publik

Jumat , 16 Oct 2015, 22:42 WIB

Publik Butuh Lebih Banyak Buku yang Mengupas Diskriminasi

Kamis , 08 Oct 2015, 16:59 WIB

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-JK Anjlok

Selasa , 01 Sep 2015, 14:58 WIB

Publik Patut Kecewa dengan Pansel

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Selasa , 03 Feb 2015, 20:11 WIB

Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG

Ahad , 25 Jan 2015, 00:44 WIB

Soal BW, Pernyataan Jokowi Dinilai tak Memenuhi Harapan Publik

Sabtu , 27 Sep 2014, 11:38 WIB

Pemerintahan Jokowi Diharapkan Perkuat Partisipasi Publik

Selasa , 24 Jun 2014, 15:00 WIB

Dewan Pers Minta Media Liput Pendapat Publik

Pramugari Garuda Indonesia shalat di dalam pesawat

Sabtu , 17 May 2014, 19:16 WIB

Pramugari Garuda Indonesia Ibadah di Pesawat Diapresiasi Publik

Selasa , 01 Apr 2014, 19:36 WIB

Untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun, Jepang Naikkan Pajak Publik

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen

Kamis , 21 Nov 2013, 15:52 WIB

Tengku Zulkarnaen: Penegakan Hukum Perpajakan Dimulai dari Sistem Online

Kamis , 07 Nov 2013, 08:26 WIB

Jalan Panjang Pemegang Saham Publik Mencari Keadilan

Rabu , 23 Oct 2013, 11:15 WIB

Kemenkeu Cabut Izin 12 KAP dan 25 Akuntan Publik

Ahad , 20 Oct 2013, 17:49 WIB

71 Persen Publik tak Puas Kinerja SBY-Boediono di Bidang Ekonomi

Publik Diminta Jangan Salahkan DPR Soal Kasus Akil Mochtar

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah mengatakan publik seharusnya tidak menyalahkan DPR atas penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebab dua mantan Ketua MK sebelumnya yang juga pilihan DPR sukses memimpin tanpa tersandung kasus. "Jimly Assidiqie dan Mahfud MD, sejauh ini baik. Mereka juga disuplai dari DPR. Abraham Samad juga dipilih DPR untuk pimpin KPK. DPR...

Suasana rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Ahad , 29 Sep 2013, 12:46 WIB