#publik

Ahad , 11 Oct 2020, 02:23 WIB

Trump Nekat Kembali Kampanye Usai Pulih dari Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merencanakan langkah pertamanya untuk melanjutkan kampanye pemilihan langsung ketika dia menyampaikan sambutan kepada para pendukungnya, di Gedung Putih, Sabtu (10/10). Sikap...

Ketika pandemi Covid-19 merebak di seluruh dunia, kegiatan bersepeda menjadi olah raga yang digemari masyarakat di banyak negara. Tidak terkecuali Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, hampir setiap hari terlihat pria, wanita dan anak-anak bersepeda di jalanan.

Senin , 27 Jul 2020, 06:21 WIB

Dibahas, Protokol Kesehatan Olahraga di Ruang Publik

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Meningkatkan kekebalan tubuh menjadi cara paling ampuh untuk menangkal Covid-19 sebelum ditemukannya vaksin. Salah satu kegiatan yang dilakukan, dengan melakukan aktivitas olahraga. Namun, di massa Pandemi Covid-19, diperlukan banyak penyesuaian atau kebiasaan baru tatkala melakukan olahraga. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat Engkus Sutisna, saat ini pihaknya sedang membahas Surat Keputusan Gubernur mengenai...

Kamis , 24 Oct 2019, 14:21 WIB

Indonesia Punya 718 Bahasa Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan...

Senin , 21 Oct 2019, 19:10 WIB

Bahasa Indonesia di Ruang Publik Masih Diabaikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa...

Senin , 05 Nov 2018, 22:18 WIB

Kementan Raih Penghargaan Pengelola Informasi Publik Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> ...

Jumat , 18 Dec 2015, 20:02 WIB

Kepercayaan Publik pada KPK Bisa Hilang

Senin , 19 Oct 2015, 18:55 WIB

Hukum Belum Hadir untuk Publik

Jumat , 16 Oct 2015, 22:42 WIB

Publik Butuh Lebih Banyak Buku yang Mengupas Diskriminasi

Kamis , 08 Oct 2015, 16:59 WIB

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-JK Anjlok

Selasa , 01 Sep 2015, 14:58 WIB

Publik Patut Kecewa dengan Pansel

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Selasa , 03 Feb 2015, 20:11 WIB

Jokowi Harus Segera Cari Tokoh Pengganti BG

Ahad , 25 Jan 2015, 00:44 WIB

Soal BW, Pernyataan Jokowi Dinilai tak Memenuhi Harapan Publik

Sabtu , 27 Sep 2014, 11:38 WIB

Pemerintahan Jokowi Diharapkan Perkuat Partisipasi Publik

Selasa , 24 Jun 2014, 15:00 WIB

Dewan Pers Minta Media Liput Pendapat Publik

Pramugari Garuda Indonesia shalat di dalam pesawat

Sabtu , 17 May 2014, 19:16 WIB

Pramugari Garuda Indonesia Ibadah di Pesawat Diapresiasi Publik

Selasa , 01 Apr 2014, 19:36 WIB

Untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun, Jepang Naikkan Pajak Publik

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen

Kamis , 21 Nov 2013, 15:52 WIB

Tengku Zulkarnaen: Penegakan Hukum Perpajakan Dimulai dari Sistem Online

Kemenkeu Cabut Izin 12 KAP dan 25 Akuntan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tidak berlakunya lagi izin 25 akuntan publik dan 12 kantor akuntan publik (KAP) karena mereka melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Keterangan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (23/10), menyebutkan pemegang izin akuntan publik dimaksud telah melanggar ketentuan Pasal 59 huruf b...

Ahad , 20 Oct 2013, 17:49 WIB

71 Persen Publik tak Puas Kinerja SBY-Boediono di Bidang Ekonomi

Pasangan peserta Pilkada Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi kuasa hukumnya mengikuti sidang perdana gugatan pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/9). (Republika/Adhi Wicaksono)

Jumat , 18 Oct 2013, 15:25 WIB

Publik Masih Percaya MK

Ahad , 06 Oct 2013, 11:34 WIB

Publik Diminta Jangan Salahkan DPR Soal Kasus Akil Mochtar

Suasana rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Ahad , 29 Sep 2013, 12:46 WIB

42,9 Persen Publik Tak Puas Kinerja DPR Membuat UU

Selasa , 16 Jul 2013, 12:50 WIB

Biaya Transportasi Dinilai Terlalu Murah, Pemkot Beijing Akan Naikkan Tarif

Kamis , 11 Apr 2013, 21:27 WIB

Jubir Wapres: Kasihan Publik Diberi Informasi Tak Baru

Densus 88 membawa terduga teroris ke Mabes Polri, Jakarta

Senin , 04 Mar 2013, 17:48 WIB

Mabes Polri Minta Publik Dukung Densus 88

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kiri) berfoto bersama saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Ahad (17/2).

Senin , 18 Feb 2013, 11:45 WIB

Demokrat: Publik Tak Perlu Khawatirkan SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono .

Ahad , 17 Feb 2013, 13:43 WIB

LSI: Publik Khawatir SBY Terjebak Urusan Partai

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

Rabu , 30 Jan 2013, 16:28 WIB

PKS Minta KPK Buka Tersangka Le Meridien

Perwakilan tujuh media massa diterima pimpinan MPR

Ahad , 30 Dec 2012, 13:04 WIB

Pers Berpengaruh Besar pada Pembentukan Opini Publik pada Pilgub

Jumat , 28 Dec 2012, 06:16 WIB

Minim, Keterbukaan Informasi Publik di Sukabumi

Selasa , 25 Dec 2012, 11:14 WIB

Pemuda Muhammadiyah: Publik Tunggu Partai Perhatian Rakyat

Selasa , 18 Dec 2012, 11:19 WIB

Marzuki: Media di Indonesia Rentan Kepentingan

Publik dapat mengakses info kepolisian lewat internet. (Fotografer: Adjie Sambogo/Republika)

Rabu , 15 Aug 2012, 07:18 WIB

Mau Tahu Info Kepolisian? Ini Aksesnya

Anggota Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh, meninggalkan ruang sidang usai bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap wisma atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (15/2).

Kamis , 01 Mar 2012, 16:30 WIB

Anggie Harap Publik tak Libatkan Anak-anaknya

Peran Muslimah di ranah publik masih rendah, Benarkah?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keterlibatan Perempuan Muslimah di ranah publik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan hukum masih renda. Hal itu disebabkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan masih terbatas pada kerangka normatif saja. Dalam praktiknya perempuan masih mendapat perlakuan berbeda. Kondisi itu diperparah dengan adanya politisasi agama dan gender di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepada...

Selasa , 16 Nov 2010, 03:34 WIB