#pukat-ugm

Ketua DPR RI Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).

Selasa , 07 Nov 2017, 14:00 WIB

Saran Pukat UGM untuk KPK dalam Kasus Setnov

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, KPK tak perlu takut mendapat serangan atas penetapan status tersangka Ketua DPR RI...

Jumat , 20 Oct 2017, 05:52 WIB

Pukat: KPK Bisa Tetapkan Setnov Kembali Jadi Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik. "Boleh saja menetapkan kembali (Setya Novanto sebagai tersangka) dengan alat bukti yang didapat," kata Hifdzil di Yogyakarta, Kamis (19/10).Meski demikian, menurut Hifdzil, untuk menetapkan...

Kamis , 12 Oct 2017, 18:40 WIB

Pukat Minta Densus Tipikor Polri tidak Tebang Pilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah...

Kamis , 28 Sep 2017, 18:23 WIB

Pukat UGM: Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK tak Produktif

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada...

Selasa , 19 Sep 2017, 17:22 WIB

Pukat UGM Yakin KPK Sanggup Tuntaskan Semua Perkara OTT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat)...

Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan keterangan pers terkait penetapan status tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

Selasa , 19 Sep 2017, 16:44 WIB

KPK Harus Segera Turunkan Dokter Periksa Kondisi Setnov

Selasa , 19 Sep 2017, 10:00 WIB

Banyak OTT, Pukat UGM: Harusnya DPR Tambah Anggaran KPK

Selasa , 11 Jul 2017, 09:15 WIB

Pukat UGM: KPK Bisa Tolak Hadiri Panggilan Pansus

Senin , 10 Jul 2017, 13:49 WIB

Dosen-Dosen UGM Nilai Pansus KPK Sudah tak Fokus

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar

Senin , 10 Jul 2017, 13:27 WIB

Dosen UGM Kumpulkan Seribu Tanda Tangan Tolak Pelemahan KPK

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Selasa , 06 Jun 2017, 18:50 WIB

Rangkap Jabatan, Pukat: Presiden Mestinya Kecolongan

Rabu , 26 Apr 2017, 17:59 WIB

Menkeu: Kasus BLBI Harus Dikejar

Rabu , 26 Apr 2017, 17:27 WIB

Terkait Kasus BLBI, KPK Perlu Periksa Pejabat BI

Penyidik KPK Novel Baswedan tiba untuk menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa (11/4).

Selasa , 11 Apr 2017, 18:41 WIB

PUKAT UGM: Penyerangan Novel Baswedan Harus Diusut Tuntas

Penolakan Revisi UU KPK (Republika/Rakhmawaty La’lang)

Selasa , 21 Mar 2017, 18:26 WIB

Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK

Selasa , 17 Jan 2017, 08:23 WIB

KPK Jangan Ragu Tindak Korupsi Korporasi

Senin , 16 Jan 2017, 16:59 WIB

Satgas Saber Pungli Diminta tak Sekadar OTT

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar

Soal Pembiayaan Jadi Tantangan Terbesar Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai faktor pendanaan masih menjadi masalah terbesar partai politik. Dana yang diperoleh partai politik dari APBN saat ini dinilai tidak cukup untuk menutup 30 persen biaya kegiatan partai politik. Sebab itu, dinilai wajar kalau partai politik kebingungan mencari dana untuk mepenyelenggaraan hajat besar partai. “Jadi tidak bisa menyalahkan partai kalau...

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi tolak revisi UU KPK di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2). (Republika/Raisan Al Farisi)

Selasa , 23 Feb 2016, 10:57 WIB

Pukat UGM: Menolak Revisi UU KPK Adalah Harga Mutlak

Ketua KPK terpilih, Agus Raharjo (kanan) berbincang dengan Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) saat serah terima jabatan pimpinan KPK kepada saat serah-terima jabatan itu di Ruang Auditorium gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12).

Selasa , 22 Dec 2015, 00:26 WIB

Pimpinan KPK Baru Dilantik, Ini Catatan Kritis Pukat UGM

Jumat , 18 Dec 2015, 20:02 WIB

Kepercayaan Publik pada KPK Bisa Hilang

Suasana penghitungan suara calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (17/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 18 Dec 2015, 13:43 WIB

Pukat UGM: Pimpinan Baru akan Mengoyak KPK dari Dalam

Kamis , 10 Dec 2015, 14:28 WIB

Pukat UGM: MKD Bertele-tele Tapi Hasil Etik Setnov tidak Jelas

Rabu , 24 Jun 2015, 16:57 WIB

Pemerintah dan DPR Inginkan KPK Mati

Sabtu , 20 Jun 2015, 22:30 WIB

Pukat UGM Cium Praktik 'Orang Titipan' dalam Pansel Pimpinan KPK

Direktur Eksekutif Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar.

Ahad , 31 May 2015, 08:43 WIB

Pukat UGM: KPK Saat Ini Cenderung Mudah Menyerah

Pemeriksaan BW. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/2).

Selasa , 26 May 2015, 20:12 WIB

Pukat: Peradi Perlu Tegaskan Status Kasus BW

Selasa , 26 May 2015, 02:09 WIB

KPK Disarankan Memilah Kasus yang Ditangani

Jumat , 22 May 2015, 15:00 WIB

Pansel KPK tak Perlu Ragu Minta Masukan Publik

Komjen Polisi Budi Gunawan resmi dilantik menjadi Wakil Kapolri

Jumat , 24 Apr 2015, 18:59 WIB

Pukat UGM Dorong Kasus BG Dilanjutkan

Rabu , 22 Apr 2015, 12:09 WIB

Pukat: Kasus Hukum Belum Clear, BG tak Pas Jadi Wakapolri

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tiba di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Sabtu , 14 Mar 2015, 05:45 WIB

Remisi Koruptor, Pukat UGM: Menkumham Sesat Pikir

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar (dua dari kanan).

Kamis , 12 Mar 2015, 10:32 WIB

Parpol Diberi Rp 1 Triliun, Solusi tak Kreatif

Kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan saling bersalaman usai mengikuti jalannya sidang praperadilan pemohon Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 17 Feb 2015, 09:15 WIB

Ini Dasar KPK Bisa Ajukan PK ke MA

?Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengetukkan palu pada sidang praperadilan pemohon Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). (Republika/Agung Supriyanto)

KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Budi.Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, pimpinan KPK telah berdiskusi dengan Biro Hukum, pejabat struktural dan penyidik KPK terkait putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri...

Senin , 16 Feb 2015, 15:15 WIB