#revisi-uu-pilkada

Kamis , 07 May 2015, 16:54 WIB

Menko Polhukam: Revisi UU Pilkada Ditangani Mendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengaku sudah menerima paparan secara garis besar terkait rencana revisi UU Pilkada dan UU Parpol dari...

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Kamis , 07 May 2015, 16:02 WIB

Pemerintah akan Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah tidak berencana mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota demi mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu. "Pemerintah saat ini tidak punya rencana untuk melakukan revisi terhadap UU Pilkada itu. Munculnya wacana revisi lagi terhadap UU itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan politik baru dan mengganggu konsentrasi KPU,"...

Rabu , 06 May 2015, 22:58 WIB

Kubu Agung: Yang Dukung Revisi UU Pilkada Haus Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum...

Rabu , 06 May 2015, 22:48 WIB

Wiranto: Revisi UU Pilkada Silakan Saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan...

Rabu , 06 May 2015, 21:55 WIB

PPP: Kalau Mau Ikut Pilkada ya Jangan Berkonflik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP)...

Rabu , 06 May 2015, 21:46 WIB

Hanura: Revisi UU tak Boleh Hanya Demi Kelompok Tertentu Saja

Rabu , 06 May 2015, 20:08 WIB

Pemerintah tak Akan Intervensi Peraturan KPU Soal Parpol Berkonflik

Rabu , 06 May 2015, 18:18 WIB

Fadli: Revisi UU Agar Pilkada Berjalan Demokratis

Rabu , 06 May 2015, 16:21 WIB

Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada Timbulkan Kegaduhan Politik

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Selasa , 05 May 2015, 20:26 WIB

Revisi UU Pilkada dan Pemilu Berbahaya?

Wapres Jusuf Kalla. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Selasa , 05 May 2015, 20:09 WIB

Wapres Nilai UU Pilkada tak perlu Direvisi

Selasa , 05 May 2015, 09:47 WIB

UU Pilkada akan Direvisi Demi Akomodasi Parpol Berkonflik

Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya (kanan) didampingi Mutya Hafid (kiri).

Selasa , 05 May 2015, 07:42 WIB

Revisi UU Pilkada Akan Masukkan Klausul Partai Berkonflik

Senin , 04 May 2015, 22:09 WIB

Demi Golkar dan PPP, Fadli Zon Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelum pertemuan antara KPU dengan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5). (Republika/Wihdan)

Senin , 04 May 2015, 20:52 WIB

Soal Partai Bersengketa, DPR akan Revisi UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan tanggapan pemerintah dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/2). (Republika/Wihdan)

Selasa , 17 Feb 2015, 18:00 WIB

In Picture: UU Pilkada 2015 Disahkan DPR

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Selasa , 17 Feb 2015, 13:58 WIB

DPR Sahkan UU Pilkada 2015

13 Poin Hasil Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II dan Pemerintah akhirnya menyetujui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada 2015. Kesepakatan dua penyelenggara negara itu termaktub dalam kesepakatan final revisi UU Pilkada 2014. Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal menerangkan, ada 13 poin penting dalam revisi tersebut. Berikut 13 poin hasil revisi UU Pilkada: 1. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan, seorang calon kepala...

Jumat , 13 Feb 2015, 12:15 WIB

Revisi UU Pilkada Masih Hadapi Dua Masalah

Rabu , 11 Feb 2015, 21:16 WIB

Pilkada Serentak Baru Bisa Digelar pada 2016

Rabu , 11 Feb 2015, 16:10 WIB

KPU: Uji Publik Calon Kepala Daerah tak Perlu Dihapus

Jurnalis mengabadikan gambar saat rilis hasil temuan dan Analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Selasa , 10 Feb 2015, 20:50 WIB

Survey: Mayoritas Publik tak Ingin Banyak Plt Pejabat

Selasa , 10 Feb 2015, 18:38 WIB

Kemendagri Usulkan Pilkada Dilaksanakan 2015 Hingga 2020

Peneliti Lingkaran survey indonesia (LSI) Deni Arum, Fitri Hari berbicara saat merilis hasil temuan dan Analisis

Selasa , 10 Feb 2015, 16:28 WIB

Survei LSI Denny JA, Publik Inginkan Pilkada Satu Putaran

Selasa , 10 Feb 2015, 15:09 WIB

Senada dengan PDIP, Jokowi Minta Pilkada Serentak Digelar 2015

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Senin , 09 Feb 2015, 23:10 WIB

Jelang Reses, Revisi UU Pilkada Masih Alot

Rabu , 04 Feb 2015, 18:20 WIB

PDIP Tetap Ngotot Pilkada Serentak Dilaksanakan Tahun 2015

Rabu , 04 Feb 2015, 15:30 WIB

KPU: Idealnya Pilkada Digelar April Atau Mei

Rabu , 04 Feb 2015, 15:14 WIB

KPU Beri Usulan Revisi UU Pilkada

Rabu , 28 Jan 2015, 14:30 WIB

KPU tak Persoalkan Pilkada Kembali ke Sistem Paket

Rabu , 28 Jan 2015, 01:28 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada tak Perlu Menyentuh Soal Sistem Paket

Rabu , 28 Jan 2015, 00:43 WIB

Ketua Komisi II DPR Nilai Pemilihan Kepala Daerah Harus Satu Paket

Selasa , 27 Jan 2015, 10:14 WIB

Revisi UU Pilkada, Demokrat: Soal Calon Paket dari Dulu Sudah Disepakati

Senin , 26 Jan 2015, 20:02 WIB

Revisi UU Jangan Ganggu Tahapan Pilkada

Pilkada Serentak 2015 Dinilai Terlalu Dipaksakan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun ini, dianggap terlalu dipaksakan untuk dijalankan. Sebab banyak persiapan-persiapan yang sampai saat ini belum juga usai. Sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan pilkada dibeberapa daerah, salah satunya adalah kabupaten Bandung.''Idealnya, pelaksanaan pemilu kepala daerah itu tahun 2016. Sebab, apabila dilaksanakan tahun ini. Terkesan dipaksakan,'' kata pakar hukum Universitas Parahyangan, Prof...

Kamis , 22 Jan 2015, 17:10 WIB