#uu-cipta-kerja

Selasa , 18 Oct 2022, 01:47 WIB

Kementan: UU Nomor 11 Tahun 2020 Permudah Usaha Bidang Perkebunan

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha sub Sektor Perkebunan di Medan, Sumatera Utara. Undang-undang Cipta...

Senin , 12 Sep 2022, 21:20 WIB

RUU Sisdiknas Belum Tentu Disahkan dalam Tahun yang Sama

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, masih menunggu keputusan DPR terkait masuk-tidaknya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Jika disetujui, pembahasannya bisa memakan waktu lama dan tidak menutup kemungkinan akan dibahas ke masa sidang tahun berikutnya. "Jadi jangan khawatir bahwa prosesnya akan dipercepat secara artificial. Tidak. Ketika...

Senin , 12 Sep 2022, 13:41 WIB

BBM Naik, Buruh Geruduk Kantor Anies Tuntut Tiga Hal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso,...

Selasa , 23 Aug 2022, 14:02 WIB

Baleg Sebut Perbaikan UU Cipta Kerja Tunggu Kesepakatan Fraksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad...

Ahad , 31 Jul 2022, 15:01 WIB

Akademisi Harus Ikut Beri Solusi untuk UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Akademisi menjadi salah satu bagian untuk memberikan...

Ilustrasi. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus prinsip kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan.

Rabu , 06 Jul 2022, 20:32 WIB

KLHK: UU Cipta Kerja tidak Hapus Prinsip Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum tenggat dua tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2021.

Rabu , 06 Jul 2022, 18:39 WIB

Pemerintah: Revisi UU Cipta Kerja Terus Berproses

Ilustrasi Startup. Pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menanggapi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh beberapa startup di Indonesia dalam menghadapi fase bubble burst. Bubble burst adalah fase pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan naiknya nilai pasar dengan cepat, namun diikuti dengan penurunan nilai yang cepat juga.

Selasa , 21 Jun 2022, 10:11 WIB

Startup Lakukan PHK Massal, Diingatkan Kewajiban Bayar Pesangon

Gubernur Riau, Syamsuar. Diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja memberikan peluang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini mengingat izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya dilakukan oleh swasta.

Senin , 20 Jun 2022, 15:28 WIB

Riau Ditargetkan Jadi Provinsi Pertama Kelola BUMD Hutan Tanaman Industri

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi.

Selasa , 24 May 2022, 23:44 WIB

DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Republika/Putra M. Akbar

Sabtu , 14 May 2022, 17:25 WIB

Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan

Jumat , 13 May 2022, 20:49 WIB

Bahlil: UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS

Ilustrasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)

Kamis , 21 Apr 2022, 06:11 WIB

Serikat Buruh Ungkap Ada Perusahaan Besar tak Mau Bayar THR Karyawan Kontrak

Ilustrasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), dalam rangka perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Senin , 18 Apr 2022, 16:07 WIB

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Ilusttrasi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyesuaikan atau memberlakukan tarif layanan keimigrasian baru yang sebelumnya tidak terakomodir di kebijakan lama.

Ahad , 17 Apr 2022, 13:50 WIB

Kemenkumham Sesuaikan Tarif Layanan Keimigrasian Baru

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Sabtu , 16 Apr 2022, 20:20 WIB

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Sabtu , 16 Apr 2022, 05:04 WIB

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik. Sebab, DPR dan pemerintah membahas revisi undang-undang tersebut secara tak patut. "Pemerintah dan DPR kembali membahas undang-undang dengan cara yang tidak patut...

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mayjen Mar (Purn) Sturman Panjaitan.

Kamis , 14 Apr 2022, 11:02 WIB

Baleg DPR Heran Kemenkumham Serahkan Kewenangan Pengundangan ke Kemensetneg

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Kamis , 14 Apr 2022, 05:37 WIB

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Pokok-Pokok Penjelasan Pemerintah Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Legislasi DPR.

Jumat , 08 Apr 2022, 01:30 WIB

Menko Perekonomian dan Baleg DPR Tindak Lanjuti UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas menolak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sebab menurutnya JKP merupakan produk omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ahad , 20 Feb 2022, 12:56 WIB

KSPI: JKP Wajib Ditolak karena Produk Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah tudingan yang menyebut skema subsidi silang antar program jaminan sosial untuk pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melanggar peraturan. (Foto: Penolakan Permenaker soal JHT)

Kamis , 17 Feb 2022, 18:03 WIB

Kemenaker: Subsidi Silang Program JKP tak Melanggar Aturan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi selalu menerima dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan itu. (Foto: Presiden Joko Widodo)

Kamis , 10 Feb 2022, 13:21 WIB

Meski tak Selalu Sepandangan, Jokowi Selalu Hormati Putusan MK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. (Foto: Bukhori Yusuf)

Rabu , 09 Feb 2022, 01:04 WIB

Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). (Foto: Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi)

Selasa , 08 Feb 2022, 19:26 WIB

Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh akan mengkampanyekan agar masyarakat tak memilih partai-partai politik yang mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Foto: Said Iqbal)

Senin , 07 Feb 2022, 14:44 WIB

Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol Pendukung UU Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak berpihak kepada kelompok buruh. (Foto: Said Iqbal)

Senin , 07 Feb 2022, 14:12 WIB

Partai Buruh akan Gugat Revisi UU PPP Jika Disahkan

Sejumlah massa buruh melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). Aksi tersebut menuntut pencabutan omnibus law dan menggugat putusan gubernur mengenai penetapan upah minimum. Republika/Putra M. Akbar

Senin , 07 Feb 2022, 13:17 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tuntut Pencabutan Omnibus Law

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

Jumat , 04 Feb 2022, 16:16 WIB

Menkumham Klaim Pemerintah Hormati Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 14 Jan 2022, 09:29 WIB

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Selasa , 04 Jan 2022, 08:30 WIB

Pemerintah Dinilai Belum Berpihak kepada Buruh Soal Ciptaker

Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta pemerintah belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Agar ke depannya, pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) mengedepankan kepentingan rakyat.

Jumat , 31 Dec 2021, 07:18 WIB

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Asing, Hak Pekerja Lokal Dikorbankan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang - Charles Simabura

Sabtu , 18 Dec 2021, 06:20 WIB

RUU IKN, Samakah Nasibnya seperti RUU Ciptaker?

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

In Picture: Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebab, revisi UU Ciptaker telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. (Foto: Yasonna Laoly, Ilustrasi)

Senin , 06 Dec 2021, 15:34 WIB