#uu-cipta-kerja

Sejumlah massa aksi memasang spanduk saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:51 WIB

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU: Demokrat Tolak, PKS Walkout

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna...

Massa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. MK menegaskan otoritasnya untuk kewenangan uji terhadap Perppu Cipta Kerja.

Ahad , 05 Mar 2023, 21:15 WIB

MK Tegaskan Kewenangan Uji Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan otoritasnya untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu). Baru-baru ini, pengujian terhadap Perppu Cipta Kerja diajukan oleh masyarakat ke MK. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam kuliah umum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Plaza Medan, Sumatera Utara yang dihadiri secara daring pada Sabtu (4/3). Daniel menyebutkan MK...

Sabtu , 04 Mar 2023, 14:57 WIB

Guru Besar UGM Nilai UU Cipta Kerja Hasilkan Beberapa Capaian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah...

Rabu , 15 Feb 2023, 20:28 WIB

Badan Legislasi DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pemerintah...

Rabu , 15 Feb 2023, 19:18 WIB

Demokrat dan PKS Tolak Perppu Cipta Kerja Ditetapkan Jadi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Peraturan...

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 19:07 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nilai Pemerintah Mengkhianati Konstitusi

11 organisasi masyarakat sipil menggugat kehadiran Bank Tanah ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (13/2). Mereka menilai kehadiran Bank Tanah cacat konstitusi.

Senin , 13 Feb 2023, 18:30 WIB

11 Organisasi Masyarakat Gugat Keberadaan Bank Tanah ke MA

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.

Kamis , 26 Jan 2023, 22:55 WIB

Pengamat Sebut Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Kamis , 26 Jan 2023, 15:35 WIB

ILUNI FHUI Nilai Perppu Cipta Kerja Lahir akibat Kelalaian Pemerintah

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Realisasi investasi sepanjang 2022 tembus Rp 1.207,2 triliun atau naik 34 persen dari capaian 2021 sekaligus mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah.

Selasa , 24 Jan 2023, 17:48 WIB

Realisasi Investasi Cetak Rekor, Bahlil: Berkat UU Cipta Kerja

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Rabu , 11 Jan 2023, 15:18 WIB

Komisi IX Belum Putuskan Tolak atau Terima Perppu Cipta Kerja

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil memastikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.

Rabu , 11 Jan 2023, 14:20 WIB

Bahlil Klaim Perppu Cipta Kerja Demi Kemajuan Bangsa

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari.

Sabtu , 07 Jan 2023, 14:23 WIB

Guru Besar UMS: Perppu Cipta Kerja Selamatkan Putusan MK

Seorang buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita yang berjaga saat aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Setelah dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

'Hak Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Terancam Perppu Cipta Kerja'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik atas pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai beleid itu inkonstitusional terbatas. Namun, pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perppu Cipta Kerja pun kembali memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pasal-pasal dari...

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:40 WIB

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Kamis , 05 Jan 2023, 15:58 WIB

Akademisi Tanggapi Perppu Cipta Kerja Atur Upah dan Cuti Pekerja

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 13:48 WIB

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Republika/Thoudy Badai

Kamis , 05 Jan 2023, 11:45 WIB

Pengamat Anggap Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum

Pekerja mengemas bubuk jahe merah instan di pabrik pengolahan jahe merah, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022) (ilustrasi). Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih mendetail terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja agar visi mendorong lebih banyak investasi dapat tercapai.

Rabu , 04 Jan 2023, 23:31 WIB

Core: Perlu Penjelasan Perppu Ciptaker Agar Target Investasi Tercapai

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk membuat UU Cipta Kerja yang baru dalam mengakhiri polemik Perppu Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 14:10 WIB

Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan, UU Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif. (ilustrasi)

Rabu , 04 Jan 2023, 05:09 WIB

Mahfud: UU Cipta Kerja tidak Miliki Unsur Koruptif

Ilustrasi tolak UU Cipta Kerja. Perlu rumusan yang tunggal terkait dengan kegentingan dalam UU Cipta Kerja

Selasa , 03 Jan 2023, 20:31 WIB

Perppu Cipta Kerja dan Pentingnya Rumusan Kriteria Kegentingan

Sejumlah pekerja menyelesaikan keset di sebuah pabrik (ilustrasi). Lembaga riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 22 tahun 2022 tidak secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi di Indonesia.

Selasa , 03 Jan 2023, 17:01 WIB

Peneliti: Perppu Cipta Kerja Tak Lantas Tuntaskan Masalah Investasi

Menko Polhukam Mahfud MD Mahfud MD. Mahfud menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi telah melalui prosedur. (ilustrasi)

Selasa , 03 Jan 2023, 16:00 WIB

Argumentasi Pemerintah Bahwa Jokowi tak Salah Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Selasa , 03 Jan 2023, 14:11 WIB

Jika Perppu Cipta Kerja tak Ditolak DPR, MK Beri Lampu Hijau untuk Digugat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketum Demokrat AHY sebut tidak ada perbedaan antara perppu dengan UU Ciptaker lama.

Selasa , 03 Jan 2023, 13:56 WIB

AHY: Tidak Ada Perbedaan Perppu dengan UU Ciptaker yang Ditolak MK

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Selasa , 03 Jan 2023, 09:42 WIB

Diabaikan, DPR Harus Tolak Perppu Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh menyatakan setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Cipta Kerja tetapi tidak menyetujui isinya. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 22:23 WIB

Partai Buruh Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Tapi tak Setuju Isinya

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Hidayat Nur Wahid membahas syarat-syarat untuk dikeluarkannya perppu.

Sindir Pemerintah, Hidayat Nur Wahid Bahas Syarat Dikeluarkannya Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Penerbitan ini sebagai tindakan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyusunan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan regulasi dengan menyeratakan partipasi publik secara penuh. Namun, alih-alih memperbaiki dengan menyertakan partisipasi publik,...

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 15:37 WIB