REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Satu komisi pemerintah Israel Kamis menyetujui pembangunan lebih dari 1.500 rumah pemukim Yahudi di Jerusalem timur, ketika perdana menteri Israel siap berangkat untuk pembicaraan di Washington, kata sebuah lembaga swadaya masyarakat. Seorang juru bicara LSM Ir Amim, yang telah meminta pada Israel dan Palestina untuk membagi Jerusalem, memastikan bahwa komisi perencanaan kementerian dalam negeri sudah memberikan persetujuan akhir pada proyek itu.
Keputusan itu mengesahkan pembangunan 620 rumah di lingkungan permukiman Pisqat Zeev, dan 900 rumah lainnya di lingkungan permukiman kedua, Har Homa. Dengar pendapat komisi itu berlangsung hanya beberapa jam sebelum PM Benjamin Netanyahu akan terbang ke Washington, tempat ia akan menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, Jumat, dan melakukan pidato penting ke dua majelis Kongres pekan depan.
Pada Maret 2010, kementerian dalam negeri telah mengumumkan rencana untuk membangun 1.600 rumah pemukim di Ramat Shlomo, lingkungan permukiman Yahudi Orthodok di Jerusalem timur.
Pengumuman itu dibuat ketika Wakil Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel, sehingga memicu penentangan sengit Amerika dan memasamkan hubungan dengan Washington selama beberapa bulan.
AS menentang permukiman Yahudi di tanah yang Palestina klaim untuk negara mereka, mengatakannya sebagai "rintangan besar bagi perdamaian". Juru bicara Ir Amim Orly Noi mengatakan bahwa kelompoknya telah mengajukan keberaan resmi pada rencana Har Homa itu, yang ia katakan akan memiliki dampak serius utamanya pada perbatasan tenggara Jerusalem dengan Tepi Barat.
"Mengenai Har Homa, keberatannya dari kami, atas dasar politik," katanya. "Pembangunan yang direncanakan itu akan meluas ... ke arah Betlehem, yang akan menciptakan perubahan yang benar-benar signifikan," ujarnya pada AFP.
Jerusalem timur Arab direbut oleh Israel dengan sisa Tepi Barat dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian dicaplok dalam tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Israel menganggap Jerusalem barat dan timur akan menjadi ibu kotanya yang "kekal dan tak dapat dibagi", anggapan yang dinyatakan kembali oleh Netanyahu Senin dalam pidato pada parlemen Israel.
Negara itu tidak menganggap pembangunan di Jerusalem timur sebagai kegiatan permukiman, dan sekitar 180.000 orang Israel tinggal di Jerusalem timur di tengah hampir 270.000 warga Palestina. Rakyat Palestina, bagaimanapun, yakin Jerusalem timur akan menjadi ibu kota negara mereka pada masa mendatang dan dengan sengit menentang perluasan kekuasaan Israel di wilayah itu.
Masalah pembangunan permukiman telah memacetkan pembicaraan damai, dengan Israel menolak untuk memperpanjang larangan pembangunan yang telah berakhir pada akhir Septemer 2010, tak lama setelah pembicaraan damai langsung antara Israel dan Palestina dimulai lagi. Israel menolak memperbarui larangan itu dan Palestina menyatakan mereka tidak akan mengadakan pembicaraan sementara permukiman dibangun di tanah yang mereka inginkan untuk negara mereka pada masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika