REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Seorang aktivis politik Thailand Chalard Vorachat mengajukan tuntutan terhadap junta militer. Dia menuntut militer karena melakukan fitnah dan tindakan pengkhianatan. Seperti dilansir Bangkok Post, tuntutannya ditujukan pada tujuh anggota Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), 20 menteri umum dan oditur umum.

Chalard adalah seorang pensiunan letnan angkatan laut yang kerap melakukan aksi mogok makan. Dia melakukan aksi mogok makan atas tindakan kudeta militer. Dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Kriminal Ratchada Bangkok, Chalard berpendapat intervensi militer berdasarkan Undang-Undang  Darurat Perang Thailand tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Untuk mengumumkan darurat militer, negara harus berperang atau diterapkan di wilayah tertentu dimana kekerasan terjadi. Perdana menteri dan raja juga harus memberi izin," kata Chalard kepada wartawan di luar pengadilan, Selasa (10/6).

Namun, tentara justru terus bertindak merebut kekuasaan. Dia mengatakan militer bertindak tanpa restu kerajaan dan kabinet. Chalard (71 tahun) pertama kali melakukan mogok makan pada 1992 terhadap Perdana Menteri terpilih Umum Suchinda Kraprayoon.