REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama pihak yang dianggap sebagai jembatan Tedy Renyut dengan pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dalam kasus suap pembangunan Talud di Biak Numfor Provinsi Papua.

"Mengenai ada nama, itu sudah masuk meteri tidak bisa ditanyakan nanti bisa kabur dan bisa menghilangkan barang bukti," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di KPK, Senin (23/6).

Meski belum mengetahui sejauh mana peran pihak Kementerian PDT dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengurusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2014 untuk proyek pembangunan Talud di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Disampaikan Bambang, pihaknya masih terus mendalami dengan fokus memeriksa dua tersangka yakni Bupati Biak Yesaya Sombuk dan Tedy Renyut."Kalaupun ada atau tidaknya keterlibatan Menteri itu bukan konsumsi publik," kata Bambang.