REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah dituntut memenuhi target vaksinasi hingga akhir tahun. Data penerima vaksin juga dituntut terus dibenahi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan tidak jarang masyarakat melakukan vaksinasi di luar daerah asalnya. Pemutakhiran data diperlukan agar data penerima vaksin akurat.
“Banyak sekali sebetulnya mereka yang divaksin itu tidak terdaftar di tempat asalnya, tetapi terdaftar di tempat di mana dia divaksin. Akibatnya, di sana (daerah asal) kelihatannya kurang target vaksinnya padahal sudah penuh karena masyarakatnya divaksin di tempat lain,” ujarnya, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang di Poltekkes Kemenkes Jambi di Kota Jambi, dikutip Ahad (28/11).
Muhadjir meminta kepada para petugas kesehatan khususnya petugas vaksinasi untuk segera mengirimkan data penerima vaksin di titik lokasi tersebut ke daerah asal penerima vaksin. “Saya sarankan setelah mereka (petugas vaksinasi) melakukan tugas vaksinasi, mereka kemudian secara manual segera dikirim ke sana supaya dimasukkan di kabupaten atau daerah di mana mereka berasal itu. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini tidak apa-apa,” ucap Muhadjir.
Menurutnya, yang terpenting petugas vaksinasi sebagai garda terdepan harus memastikan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi benar-benar terdata secara akurat. Hal itu akan berpengaruh pada pendataan vaksinasi secara nasional dalam rangka mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok.
Ia menyebut setiap daerah sudah ditarget jumlah pencapaian vaksinasi. Hanya, ada beberapa daerah yang telah mencapai target vaksinasi di atas 100 persen, padahal hampir dipastikan sebenarnya tidak semua yang melakukan vaksinasi di daerah tersebut merupakan warga setempat.
“Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur agar ditertibkan lah jangan sampai ada daerah yang penduduknya sudah melampaui target vaksin tapi tidak bergerak angkanya karena penduduknya divaksin di daerah lain. Merugikan daerah lain sih tidak, hanya pendataannya menjadi tidak akurat,” kata Menko PMK.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Sabtu (27/11) pukul 12.00 WIB, capaian vaksinasi dosis 1 Provinsi Jambi mencapai 1.777.828 orang (66,18 persen) dan vaksinasi dosis 2 mencapai 1.217.428 (45,32 persem). Sedangkan secara nasional capaian vaksinasi dosis 1 yaitu 138.119.613 (66,32 persen) dan dosis 2 yaitu 93.666.839 (44,97 persen).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan salah satu tugas petugas vaksinasi yang juga merupakan solusi atas masalah pendataan vaksinasi yaitu dengan mendaftarkan penerima vaksin ke dalam aplikasi P-Care Vaksinasi. Itu salah satu hal yang harus disiasati di masing-masing daerah terutama oleh petugas. "Siapapun yang divaksin itu harus masuk didaftarkan dalam aplikasi BPJS namanya P-Care,” terang Menko PMK.
“Kenapa yang vaksin harus didaftar di aplikasinya BPJS? Karena kalau nanti ada apa-apa, terutama ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) atau ada efek dari vaksin itu nanti biayanya akan dibayar BPJS,” imbuhnya.
