REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia, Dani Setiawan, menilai pembentukan DPR tandingan dapat memperlambat pengesahan APBN-Perubahan (APBNP) pada pertengahan 2015 karena belum ada kesepakatan yang jelas dari DPR sebagai pengambil keputusan.

"Jika belum ada kesepakatan yang jelas dari DPR antarkoalisi, UU APBNP pertengahan 2015 nanti bisa terlambat untuk disahkan," kata Dani Setiawan di Jakarta, Kamis (30/10).

Dani mengatakan UU APBN-P 2015 menjadi acuan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan kebijakan, apalagi beberapa kementerian mengalami peleburan dan penyatuan yang memengaruhi jumlah anggaran yang dikeluarkan.

APBN 2014 yang disahkan pada Agustus 2014 saat Presiden Jokowi belum dilantik memiliki postur yang berbeda karena belum ada penyesuaian terhadap program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowi.