REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai berpindahnya Partai Golkar dan PPP dari yang sebelumnya berada di barisan oposisi menjadi pendukung pemerintah, adalah kerawanan bagi prinsip keseimbangan kekuasaan.
Menurutnya mundurnya Golkar dan PPP dari Koalisi Merah Putih (KMP), merupakan pukulan telak bagi prinsip keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Siti menilai semestinya barisan KMP sebagai penekan pemerintah, harus mampu untuk solid.
"Ini bukti kalau partai-partai politik di Indonesia itu orientasinya kekuasaan. Tapi sulit membawa fungsi partai sebagai penyeimbang," kata Siti saat dihubungi, Ahad (15/3).
Ia melanjutkan beralihnya sikap politik partai peserta KMP, ditakutkan akan melemahkan sistem pengawasan terhadap pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, barisan kelompok partai politik penekan pemerintah, Koalisi Merah Putih (KMP) terancam bubar. Satu per satu partai penyokongnya, memilih hengkang dan beralih sikap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Setelah Golkar, kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan keluar dari barisan oposan itu. Ketua PPP Mukhtamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, KMP adalah nostalgia. Sekarang ini, dikatakan dia, partainya jadi bagian dari kelompok partai pendukung pemerintahan.
"KMP itu kan adanya saat Pilpres lalu. Sekarang sudah nggak ada lagi," kata dia, saat dihubungi Republika, Ahad (15/3).
Diungkapkan olehnya, sikap politik tersebut setali tiga uang. Djan mengatakan, pertama menjadi salah satu poin penting untuk menjembatani dua kelompok internal partai yang sampai hari ini masih bertikai agar islah. Sekaligus, kata dia, selaras dengan konsep politik hasil Mukhtamar Jakarta pimpinannya.
Mantan menteri perumahan rakyat itu, dirinya tak rela menjadi apa yang diistilahkan sendiri olehnya sebagai pengkhianatan politik. Djan mengungkapkan, sejak Jokowi usung diri dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2012 lalu, dirinya berada di gerombolan politikus pendukung utama .